Sebut Pemilu 2024 Perlu Ditunda, Pengamat: Argumen Bamsoet Terbantahkan Ketua Umumnya Sendiri

JAKARTA - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Ray Rangkuti, menilai argumen penundaan Pemilu 2024 seperti yang dilontarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), sudah terbantahkan. 

Menurutnya, faktor pemulihan COVID-19 hingga ancaman ekonomi global, yang menjadi alasan Bamsoet agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 diperhitungkan sudah tidak lagi relevan. 

Pasalnya, Menteri Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sudah menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan baik di tahun depan. 

Artinya, lanjut Ray, alasan Bamsoet justru mendapat pembanding dari ketua umumnya yang optimistis dengan kondisi ekonomi tanah air. 

"Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yakin, bukan hanya mampu menghadapi tapi bahkan mampu tumbuh di 2023. Itu Ketum-nya Pak Bambang Soesatyo yang omong," ujar Ray Rangkuti, Sabtu, 10 Desember. 

Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu mengatakan, asumsi keterpurukan kondisi ekonomi yang menjadi landasan pertimbangan penundaan Pemilu 2024 seperti yang diutarakan Bamsoet, juga terbantahkan. Kondisi ekonomi Indonesia, kata Ray, justru memperlihatkan hal sebaliknya.

"Sebenarnya hampir apa yang menjadi asumsi mereka itu tidak ditemukan sampai sekarang misalnya soal kondisi ekonomi. Kan pemerintah kita mengakui kondisi ekonomi bagus-bagus saja. Memang akan menghadapi krisis tapi kan pemerintah selalu mengatakan justru optimistis," ungkapnya.

Itu sebabnya, lanjut Ray, alasan ekonomi sudah tidak lagi relevan ketika dijadikan argumen dasar untuk menunda Pemilu 2024. 

"Jadi alasan-alasan ekonomi, keterpurukan, macam-macam itu, saya kira sudah jelas tidak bisa dijadikan patokan dan dasar," tegasnya.

Ray menilai ungkapan itu bisa jadi menyiratkan adanya perasaan takut kalah dan ketidaksiapan dalam menghadapi kontestasi 2024. Bahkan, Ray menyarankan agar pihak yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 untuk mundur dari gelanggang.

"Sejak dulu saya sarankan mereka yang tidak siap ikut Pemilu 2024, ya sebaiknya mundur saja. Tidak usah ikut. Biar yang siap-siap saja yang jalan. Karena asumsi-asumsi yang mereka bangun itu bukan kita yang bantah, mereka sendiri," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pelaksanaan Pemilu serentak di 2024 harus benar-benar diperhitungkan. Sebab menurutnya, momentum pesta demokrasi 2024 kurang tepat karena pemerintah tengah melakukan pemulihan kembali pasca pandemi COVID-19. 

Terlebih, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbukti mampu menangani dan tanggap cepat dalam menghadapi berbagai tantangan. Ditambah lagi, kata Bamsoet, dalam menangani bencana alam yang akhir-akhir ini menimpa Indonesia.

“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” kata Bamsoet dalam acara rilis hasil survei Poltracking, Kamis, 8 Desember. 

Selain itu, politikus senior Golkar itu menilai, Jokowi juga sukses menghadapi COVID-19 selesaikan dengan baik dan diakui oleh dunia. 

"G20 terlaksana dengan baik berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan lain juga baik, sehingga kita masih mampu bertahan dipertumbuhan ekonomi 5 persen," kata Bamsoet.