Pemerintah Belanda Dikabarkan akan Meminta Maaf Secara Resmi Mengenai Perbudakan Era Kolonial

JAKARTA - Pemerintah Belanda siap untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi atas perbudakan era kolonial, menurut laporan media di Belanda.

Permintaan maaf direncanakan pada 19 Desember dan akan dikeluarkan oleh beberapa menteri di berbagai lokasi, di negara-negara yang pernah menjadi jajahan Belanda, melansir Euronews 9 Desember.

Meski demikian, informasi ini belum dikonfirmasi oleh Pemerintah Belanda.

Diketahui, Kerajaan Belanda dimulai pada abad ke-16 dan sebagian tetap ada sampai periode dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua. Itu memperdagangkan sekitar 550.000 - 600.000 orang dari Afrika sebagai budak, menurut Universitas Leiden.

Organisasi-organisasi dari bekas jajahan Belanda, seperti Suriname di Amerika Selatan dan negara-negara Karibia, mengkritik tanggal 19 Desember yang "sewenang-wenang" dan mengeluh karena tidak diajak berkonsultasi.

Mereka menginginkan permintaan maaf resmi dikeluarkan pada 1 Juli 2023, bertepatan dengan peringatan 150 tahun berakhirnya perbudakan di bekas jajahan Belanda.

Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan pada Hari Kamis setelah bertemu dengan perwakilan dari beberapa organisasi, akan ada "momen penting" mengenai masalah ini pada tanggal 19 Desember.

Namun, PM Rutte tidak merinci apakah akan ada permintaan maaf resmi mengenai perbudakan.

Terpisah, Johan Roozer, ketua Komite Peringatan Nasional Suriname, mengatakan kepada wartawan, PM Rutte telah memilih tanggal tersebut karena "situasi politik" di Belanda, mengutip tekanan dari ekstrem kanan yang menentang permintaan maaf tersebut.

PM Rutte mengatakan, pemerintahnya menginginkan acara yang dijadwalkan pada tanggal tersebut untuk memastikan itu "sukses", lapor kantor berita Belanda ANP, dengan PM Belanda menyebut kebocoran itu ke media "sangat disesalkan".