Proyek IKN Disorot Negatif Media Asing: PKS Minta Pemerintah Jangan Maksa, PPP Bilang Bloomberg Lagi 'Nyinyir'

JAKARTA - Beberapa media asing menyoroti negatif pembangunan IKN Nusantara. Oposisi mendukung pemberitaan itu sedangkan koalisi jelas menangkis.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti pemberitaan negatif IKN Nusantara oleh media asing, Bloomberg dan The Strait Times terkait artikel bertajuk "Ambitious plans to build Indonesia a brand new capital city are falling apart".

Mardani mengatakan, sejak awal pihaknya sudah memperingatkan risiko proyek IKN apabila pemerintah tetap memaksa di saat ekonomi Indonesia masih terengah-engah pasca COVID-19. Namun justru, kata dia, pemerintah malah menggelontorkan uang ribuan triliun untuk IKN.

“Sejak awal diingatkan ini proyek berisiko, waktunya tidak tepat, khususnya dukungan anggaran negara,” ujar Mardani, Kamis, 8 Desember.

Mardani pun menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang dan jangan memaksakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada 2024, sebagaimana ambisi Presiden Jokowi.

“Tinjau ulang (pemindahan IKN), jangan maksa 2024,” tegasnya.

Menurutnya, pemberitaan ini harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah untuk memikirkan apa yang paling bermanfaat bagi rakyatnya. Apalagi, IKN Nusantara terkesan sebagai proyek yang 'berantakan'.

“Ini jadi pelajaran bagi semua pemimpin untuk mengerem ambisi membuat proyek-proyek mega tapi tidak diperlukan oleh rakyat,” kata Ketua DPP PKS itu.

Sikap PPP

PPP justru merespons santai pemberitaan Bloomberg. Partai Ka'bah menilai media asing tengah nyinyir lantaran cemas Indonesia akan menjatuhkan ekonomi negara-negara luar, khusunya yang tak kebagian nikel.

"Laporan nyinyir Bloomberg ini langsung viral. Kelompok oposisi langsung menjadikan laporan Bloomberg untuk mengritik Jokowi perihal IKN. Mereka tak percaya pada pernyataan Presiden Jokowi di forum KTT G20 Bali. Bahwa kini sudah banyak investor yang akan ikut membangun Ibu Kota Negara (IKN)," ujar Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP, Amir Uskara.

Di Forum tersebut, lanjut Amir, Presiden Jokowi menyatakan bahwa minat investor IKN naik lebih 25 kali lipat dari semula sejak deklarasi ibu kota baru, 3 tahun lalu.

"Banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri, menuduh proyek IKN adalah ambisi Jokowi. Mereka tidak tahu, proyek ibu kota baru, jauh hari telah digagas dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang dipimpin proklamator Bung Karno. Presiden RI pertama itu punya visi yang jauh," jelasnya.

Gagasan Bung Karno yang kini sedang dilaksanakan Jokowi, menurut Amir, tampaknya membuat sebagian negara tetangga dan sahabat khawatir dan cemas bahwa Indonesia akan menjatuhkan ekonomi mereka. Sebab Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam.

"Bila sumberdaya alam ini dikuasai Indonesia sepenuhnya, ada negara-negara yang terancam ekonominya. Seperti Singapura, Jepang, dan Eropa Barat yang selama ini menikmati keuntungan besar dari 'indusri nikel' yang bahan bakunya dari Indonesia," kata Wakil Ketua Umum PPP itu.

Kata Jokowi, tambah Amir, nikel yang berasal dari bumi Indonesia, dulu “dipaksa diekspor” ke luar negeri (LN). Sementara Indonesia hanya mendapatkan 15 milyar USD dari ekspor biji nikel.

"Begitu eskpor dilarang, lalu biji nikel diolah dalam negeri, Indonesia mendapat 300 Milyar USD. Luar biasa! Dampaknya, Eropa Barat marah. Mereka mengadukan kasus nikel ke WTO (World Trade Organization). Di pengadilan WTO, Indonesia kalah," kata anggota komisi keuangan itu.

Amir mengatakan, Jokowi tidak mau kalah tapi negara-negara penggugat pun juga tak mau mengalah. Dengan memanfaatkan media massanya, antara lain Bloomberg.com dan Strait Times, mereka mulai mendiskreditkan Indonesia.

"Dan hal yang mudah 'dinyinyirin' mereka adalah perihal IKN di atas. Dengan demikian, patut diduga degradasi media massa tersebut terhadap IKN adalah salah satu bentuk kemarahan mereka atas larangan ekspor nikel tadi, dan WTO adalah gongnya," pungkas Amir Uskara.

Kabar kurang sedap terkait IKN Nusantara sebelumnya diungkap media ekonomi Bloomberg dan The Strait Times. Media asing itu menyebut, IKN Nusantara masih kurang diminati investor. Bloomberg juga menyindir bagaimana brosur IKN Nusantara tampak menarik, tetapi pembiayaannya masih tidak jelas.

"Apa yang tidak mereka tunjukkan dengan jelas adalah di mana Indonesia akan menemukan USD 34 miliar untuk membangun ibu kota baru dari awal," tulis Bloomberg dalam artikel berjudul "Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart", dikutip Rabu, 7 Desember.

Bloomberg juga menyoroti periode Presiden Jokowi yang hanya tinggal 18 bulan saja. Setelah tiga tahun proyek IKN diumumkan, tak ada satu pun investor yang sepenuhnya berkomitmen untuk membiayai proyek ini.

Pada 2 Desember 2022, Presiden Jokowi berkata ada permintaan tinggi investasi di IKN, namun Bloomberg mencatat bahwa belum jelas apakah ada kontrak mengikat yang telah ditandatangani. Sejumlah perusahaan dari China, Korea Selatan, Malaysia, dan Uni Emirat Arab baru menandatangani letter of intent.

Hal lain yang juga disorot Bloomberg, adalah masalah korupsi, kronisme, dan birokrat yang lambat di Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi yang kurang kuat dibanding Vietnam dan Filipina.