Bagikan:

JAKARTA - Filipina harus menemukan cara untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan bahkan tanpa kesepakatan dengan China, kata Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Hari Kamis, menekankan hak negaranya untuk mengeksploitasi cadangan energi di perairan yang diperebutkan.

"Itu hal besar bagi kami, itulah mengapa kami harus berjuang (untuk apa yang menjadi milik kami) dan mengambil keuntungan jika memang ada minyak di sana," kata Presiden Marcos kepada wartawan, melansir CNN 1 Desember.

Pembicaraan tentang eksplorasi energi bersama antara Manila dan Beijing di Laut China Selatan telah dihentikan, kata pemerintah sebelumnya pada Bulan Juni, mengutip kendala konstitusional dan masalah kedaulatan.

"Itu hambatannya, sulit untuk melihat bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Saya kira mungkin ada cara lain sehingga tidak harus G-to-G (goverment-to-government)," jelas Presiden Marcos.

Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pernyataan Presiden Marcos muncul setelah menteri luar negerinya mengatakan pada Agustus, Manila terbuka untuk pembicaraan baru dengan China mengenai eksplorasi minyak dan gas, bahwa kesepakatan dengan China atau negara lain mana pun harus mematuhi undang-undang Filipina.

Filipina sangat bergantung pada bahan bakar impor untuk kebutuhan energinya, membuatnya rentan terhadap guncangan pasokan dan kenaikan harga minyak, yang telah membantu mendorong inflasi mendekati level tertinggi dalam 14 tahun terakhir.

Sementara itu, selama kunjungan tiga hari minggu lalu, Wakil Presiden AS Kamala Harris menegaskan komitmen pertahanan Amerika ke Filipina, menegaskan kembali dukungan untuk putusan arbitrase 2016 yang membatalkan klaim Beijing di Laut China Selatan.

Putusan tersebut, yang ditolak oleh China, menyatakan Filipina memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi cadangan energi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil (321 kilometer).

Presiden Marcos mengatakan pada Hari Kamis, "kami akan memiliki sesuatu yang lebih konkret" untuk diumumkan awal tahun depan tentang proposal AS untuk mengakses pangkalan militer Filipina di bawah Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang Ditingkatkan 2014.

Diketahui, Washington telah mengusulkan penambahan lebih banyak situs ke lima saat ini di bawah EDCA, yang memungkinkan rotasi kapal dan pesawat militer AS di pangkalan yang disepakati bersama.

Terpisah, perusahaan Filipina PXP Energy Corp, yang memegang izin eksplorasi di Reed Bank, wilayah yang disengketakan, telah melakukan pembicaraan dengan China National Offshore Oil Corp tentang usaha patungan. Tetapi klaim Manila dan Beijing yang saling bertentangan, telah mencegahnya melakukan pengeboran lebih lanjut dan mencapai kesepakatan dengan CNOOC.