JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penetapan anggota Polri Bambang Kayun sebagai tersangka sudah sesuai ketentuan. Mereka sudah mengantongi barang bukti.
"Seluruh proses penyidikan perkara tersebut sudah sesuai mekanisme hukum. KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu setelah sebelumnya memiliki alat bukti yang cukup," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, 23 November.
Ali mengatakan mereka siap menghadapi praperadilan yang diajukan Bambang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Kata dia, langkah hukum ini boleh dilakukan untuk menguji.
"Namun demikian kami sangat yakin permohonan tersebut akan ditolak hakim yang memeriksa perkara praperadilan tersebut," tegasnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Wapres: Pemekaran Provinsi-Kabupaten Masih Moratorium Kecuali Papua
23 November 2022, 16:02 -
| BERITA
Presiden Putin akan Temui Ibu Tentara Cadangan yang Dikirim ke Perang Ukraina
23 November 2022, 15:45
Diberitakan sebelumnya, anggota Polri Bambang Kayun mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menggugat karena tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel menyebut gugatan itu terdaftar nomor 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019.
Uang itu berasal dari Emylia Said dan Hermansyah. Berikutnya, Bambang juga meminta hakim praperadilan memerintahkan komisi antirasuah mencabut upaya pemblokiran seluruh rekeningnya.
Dia juga mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
"Perbuatan termohon yang menetapkan pemohon selaku tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp25 juta per bulan terhitung mulai Oktober hingga diajukannya permohonan ini," demikian dikutip dari gugatan tersebut.
