JAKARTA - Aksi unjuk rasa menolak reformasi pertanian India yang berlangsung sejak pertengahan November lalu semakin masif. Pertemuan antara perwakilan petani dan pejabat pemerintahan Perdana Menteri (PM), Narendra Modi yang tak kunjung memperoleh titik temu jadi penyebabnya.
Melansir Reuters, Senin, 14 Desember, para petani yang marah tampak pula muncul di dekat New Delhi. Mereka lagi-lagi turun ke jalan karena enam kali pembicaraan antara pejabat dan pemimpin serikat petani tak mencapai mufakat.
"Ratusan petani akan meluncurkan pawai traktor ke New Delhi untuk menyuarakan keluhan kami terhadap undang-undang baru," kata Kamal Preet Singh Pannu, pemimpin Sanyukta Kisan Andolan (Protes Persatuan Petani), salah satu dari 30 kelompok yang menentang peraturan baru tersebut.
"Pemerintah ingin mendiskreditkan dan menghancurkan gerakan kami, tetapi kami akan terus melakukan protes dengan damai,” kata Pannu.
Untuk itu, otoritas setempat langsung meningkatkan langkah-langkah keamanan. Mereka kemudian mengerahkan polisi dan memasang barikade untuk mencegah petani memasuki New Delhi dalam jumlah besar. Atas aksi tersebut, partai oposisi dan beberapa ekonom senior India turut memberikan dukungannya kepada demonstran.
"Saya sekarang telah mempelajari draf reformasi pertanian baru di India dan menyadari bahwa itu cacat dan akan merugikan petani," kata Kaushik Basu, mantan kepala penasihat ekonomi untuk pemerintah federal lewat akun Twitternya.
BACA JUGA:
“Peraturan pertanian kita perlu diubah, tetapi undang-undang baru pada akhirnya akan lebih melayani kepentingan perusahaan daripada petani. Angkat topi untuk sensibilitas dan kekuatan moral petani India," kata Basu.
Sebelumnya, reformasi pertanian telah diberlakukan pada September lalu oleh pemerintah India. Aturan itu menghapus segala perlindungan pasar seputar penjualan, penetapan harga, dan penyimpanan hasil pertanian yang bisa melindungi petani dari pasar bebas selama beberapa dekade.