Komisi V DPR Singgung Saluran Informasi Kebencanaan dari BMKG dan Basarnas Kurang 'Merakyat'

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Mulyadi mengapresiasi program dan metode penyampaian informasi tentang kebencanaan di Tanah Air. Menurutnya, penetrasi sosialisasi bencana dari BMKG dan Basarnas sejauh ini sudah unik dan memikat.

Namun, cara yang dipakai dirasanya kurang merakyat mengingat wilayah pedesaan tidak terpikat terhadap penjelasan yang ada. Bahkan menurut data yang dikantonginya, masyarakat desa yang dekat dengan Pusdiklat Basarnas tidak menganggap penting informasi dari BMKG maupun Basarnas.

"Artinya apa, harus ada peningkatan, penetrasi informasi. Misalnya kalau perlu bikin poster-poster di desa-desa, kantor-kantor RT, pos ronda, segala macam," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Kepala BMKG beserta Kepala BNNP dan Basarnas di Komplekas Parlemen Senayan Jakarta, dikutip dari kanal YouTube Komisi V DPR RI Channel, Selasa 22 November.

Mulyadi bilang, teknologi memang sangat membantu meningkatkan ketertarikan akan informasi yang sedang diperkenalkan atau disampaikan. Namun, kendalanya ada pada keterbatasan yang dimiliki masyarakat.

Dia pun meminta BMKG dan Basarnas melihat kembali demografi tiap wilayah baik perkotaan maupun pedesaan agar bisa menyesuaikan cara yang tepat untuk menyampaikan informasi terkait kebencanaan.

"Karena tidak semua masyarakat bisa mengakses internet, mengakses informasi dari media sosial. Kalau perlu sosialisasi melalui bantuan RT," ujar politikus Partai Gerindra tersebut. 

Mulyadi memandang penting koordinasi dengan stakeholder di daerah dalam menyampaikan informasi kebencanaan. Menurutnya, pemerintahan daerah dari tingkatan RT dapat menjadi 'kaki tangan' yang responsif mengingat jangkauan informasi yang luas dan rasio jumlah personel dari BMKG dan Basarnas yang minim.

"Saya kadang-kadang mengikuti apa yang disampaikan melalui update Ibu Ketua BMKG, tapi saya engga merasa masyarakatnya, merasakan bahwa itu ada ada informasi penting. Kalau misal penetrasi informasi semakin masif dan lebih melibatkan stakeholder daerah, saya kira masyarakat juga akan lebih waspada," tandasnya.