Cuaca Ekstrem, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Infrastruktur Kebencanaan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat. Menyusul cuaca ekstrem yang tengah melanda sejumlah daerah di tanah air belakangan ini.

"Kondisi alam belakangan ini semakin tidak menentu, sehingga Negara dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," ujar Andi Iwan Darmawan Aras, Kamis, 12 Desember.

Infrastruktur tersebut meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam. Iwan mengingatkan, Pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar merasa aman.

"Perlu adanya koordinasi antara BMKG, BNPB, TNI/Polri, Basarnas dan semua stakeholder guna meningkatkan kapasitas operasionalnya agar penanganan bencana dapat lebih efisien,” katanya.

“Koordinasi yang baik dapat mengurangi risiko, dan memastikan keselamatan masyarakat Indonesia," imbuh Iwan.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu pun mendukung upaya Pemerintah yang terus melakukan langkah-langkah mitigasi bencana. Iwan juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkegiatan selama Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem.

"Saatnya untuk meningkatkan upaya bersama demi Indonesia yang lebih aman dan siap menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi," katanya.

Iwan juga menilai, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu meningkatkan pemantauan dan sistem peringatan dini. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memantau kondisi cuaca dan iklim, kata dia, BMKG memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pihak berwenang.

"BMKG harus dapat memberikan peringatan dini dengan lebih efektif agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengurangi dampak kerusakan. Optimalkan media sosial dan akses digital yang dapat dilakukan agar informasi tersebar dengan cepat," jelas Iwan.

Iwan jug meminta Badan SAR Nasional (Basarnas) semakin responsif dalam menghadapi ancaman kebencanaan dengan memperkuat koordinasi antar-instansi agar bantuan darurat dapat segera diaktivasi dan mencapai masyarakat yang terdampak dengan cepat.

"Bisa dengan meningkatkan kapasitas personel, peralatan, serta logistik yang akan mempercepat respons dan membantu proses evakuasi jika terjadi bencana," ucapnya.

Terlebih, imbuh Iwan, sebentar lagi Indonesia akan memasuki momen Natal 2024 dan libur tahun baru 2025. Di mana mobilitas masyarakat akan meningkat.

“Badai dan hujan deras dapat mengganggu jalur transportasi udara, darat, dan laut, yang tentu saja mengancam keselamatan dan mobilitas warga. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah antisipatif,” imbau Iwan.

“Termasuk penutupan sementara jalur transportasi yang berisiko, serta penanganan darurat yang melibatkan BMKG dan Basarnas," lanjutnya.

Seperti diketahui, sejumlah daerah dilanda bencana alam buntut cuaca ekstrem. Seperti Kabupaten Sukabumi yang sempat lumpuh akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan.

Terbaru, Bali juga dilanda badai Puting Beliung. Bahkan akibat puting beliung, 2 Warga Negara Asing (WNA) yang tengah mengunjungi kawasan objek wisata Monkey Forest di kawasan Ubud meninggal dunia karena tertimpa pohon yang tumbang. Rumah-rumah warga di wilayah Bali lainnya juga dilaporkan rusak.