Minta Pemerintah Siaga Cuaca Ekstrem, Waka DPR Desak Perbaikan Infrastruktur di Lokasi Bencana Disegerakan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah meningkatkan kesiagaan di tengah cuaca ekstrem yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

Cucun juga mengingatkan pemerintah untuk segera memulihkan infrastruktur di lokasi-lokasi yang dilanda bencana.

"Pemerintah harus membentuk tim cepat tanggap darurat untuk memperkuat operasi tanggap bencana di tengah cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. Ini untuk memastikan keselamatan masyarakat dari risiko dampak bencana,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal, Senin, 16 Desember. 

“Tragedi banjir dan longsor yang terjadi di Indonesia belakangan ini juga harus membuat Pemerintah mempercepat langkah perbaikan-perbaikan infrastruktur agar kenyamanan masyarakat tidak semakin terganggu,” sambungnya.

Dia mendesak pemerintah agar segera menyalurkan bantuan kepada para korban bencana. Pasalnya, akses mobilitas bantuan kepada warga untuk bencana longsor sering kali terganggu. 

"Maka Pemerintah harus betul-betul menjadikan pengungsi prioritas utama dalam setiap upaya penanganan bencana," tegas Cucun.

Usai Sukabumi, Cucun juga menyoroti bencana longsor yang terjadi di Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang menuju Parung Panjang, Bogor, dan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Cucun mengingatkan agar penanganan bencana harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Pemerintah harus dapat memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi dampak buruk dari bencana alam," tuturnya. 

Menurut Cucun, pembentukan dan penguatan tim tanggap darurat harus dilatih secara profesional untuk menangani korban. Seperti memberikan pertolongan cepat kepada masyarakat yang terdampak.

"Tim harus bisa memastikan semua kebutuhan pokok bagi korban bencana tetap disediakan seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara," jelas Cucun.

Selain itu, dia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar instansi guna memastikan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan penanggulangan bencana dalam menghadapi situasi darurat demi efektivitas penanganan bencana.

"Yang lebih penting juga Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dana darurat yang dapat digunakan secara cepat dan transparan untuk penanganan bencana, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan bantuan," jelasnya.

Pemerintah termasuk BNPB, BMKG, dan Basarnas diminta mengadopsi strategi mitigasi bencana yang berbasis data. Kemudian, optimalisasi rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur yang tahan terhadap risiko bencana alam sebagai langkah jangka panjang.

Dia menilai, Indonesia membutuhkan perencanaan yang matang dalam menghadapi ancaman bencana alam.

“Pemerintah harus memastikan bahwa jalan, jembatan, dan saluran drainase dirancang untuk menahan curah hujan yang tinggi dan potensi longsor serta pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur secara berkala,” kata Cucun.

“Apalagi saat ini prediksi dari BMKG mengatakan cuaca ekstrem masih akan terjadi untuk beberapa waktu ke depan,” pungkasnya.