BMKG Usulkan Pagu Anggaran TA 2023 Rp3,398 Triliun

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengusulkan pagu rancangan kerja dan anggaran pada tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp3,398 triliun.

"Berdasarkan renstra (perencanaan strategis) BMKG, pagu usulan anggaran tahun 2023 sebesar Rp3,398 triliun," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR bersama BMKG dan Basarnas dilansir Antara, Selasa, 31 Mei.

Dwikorita merinci, pagu usulan tersebut dipergunakan untuk belanja operasional sebesar Rp986,87 miliar untuk belanja pegawai dan belanja operasional layanan perkantoran.

Kemudian belanja non-operasional Rp2,422 triliun dukungan BMKG terhadap prioritas nasional 2023, belanja untuk prioritas lembaga, belanja barang dan belanja modal peralatan MKG di 195 satuan kerja, serta pemeliharaan alat MKG.

Sedangkan BMKG sendiri mendapat pagu indikatif TA 2023 sebesar Rp3,010 triliun, dengan rincian program dukungan manajemen sebesar Rp1,315 triliun dan program MKG sebesar Rp1,694 triliun.

Dwikorita mengatakan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan saat ini akan menyasar target untuk mengoptimalkan big data, Artificial Intelligence (AI) implementation smart intellegence information system 5.0 terintegrasi dengan keterlibatan masyarakat melalui langsung maupun digital, peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan pengembangan sumber daya manusia (SDM unggul), serta mengembangkan tugas dan tanggung jawab unit pusat dan daerah.

Rancangan tersebut termasuk melipatgandakan target peserta Sekolah Lapang Gempabumi, Sekolah Lapang Iklim, dan Sekolah Lapang Cuaca.

"Menjadi 10 kali lipat lebih dari yang pagu indikatif," ujar Dwikorita.

Kemudian dari hasil rancangan anggaran dan dibandingkan dengan pagu indikatif, terdapat angka kebutuhan atau "backlog" sebesar Rp387,71 miliar.

"Backlog tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kerapatan jaringan alotama dalam rangka antisipasi bencana hidrometeorologi, sarana dukungan operasional cuaca iklim, dan gempa bumi serta pemenuhan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit dalam rangka pemeliharaan peralatan operasional utama MKG," ujar Dwikorita.

Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam kesimpulannya akan memperjuangkan untuk peningkatan anggaran pada dua lembaga tersebut, termasuk BMKG, demi menutup kekurangan kebutuhan anggaran tersebut.

"Komisi V bersama BMKG dan Basarnas akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk menutup backlog terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2023 di DPR RI," ujar Lasarus.