Hingga Juli 2023, Realisasi Anggaran Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Capai 29,04 Persen

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, progres fisik pelaksanaan anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga pada TA 2023 telah mencapai 29,04 persen, hingga Juli 2023.

"Sementara, progres keuangan pada TA 2023 sebesar Rp14,75 triliun atau 26,08 persen dari pagu anggaran sebesar Rp56,57 triliun," kata Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu, 5 Juli.

Pada TA 2023, realisasi fisik Direktorat Jenderal Bina Marga pada pelaksanaan dukungan 5 kawasan DPSP, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang telah mencapai 25,94 persen dan realisasi keuangannya 24,66 persen atau Rp233,99 miliar dari pagu Rp948,84 miliar.

Kemudian, pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Nunpo-Inbate-Napan di NTT, dan Jalan Long Bagun-Tering 1 di Kalimantan Timur.

Lalu, ada Jalan Prigi-Klatak-Brumbun (Jawa Timur) dan Balige By Pass (DPSP Danau Toba). Telah diselesaikan pula Jembatan Kretek 2 di DIY dan Jembatan Tukad Bindu di Bali.

"Untuk pelaksanaan padat karya, telah terealisasi Rp1,09 triliun dan menyerap 38.696 tenaga kerja dari target 80.000 tenaga kerja," ujar Hedy.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pekerjaan yang tengah dilakukan (on-going), meliputi JJLS (Pansela) di Jawa Timur, Dukungan Jalan Perbatasan dan Akses PLBN di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, Pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Kalimantan Barat, Pembangunan Flyover di Jawa Timur dan Sumatera Selatan.

"Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga juga tengah merencanakan pembangunan 89 unit jembatan gantung yang tersebar di 24 Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di seluruh Indonesia," tuturnya.

Hedy menambahkan, pihaknya tengah mengusulkan penambahan anggaran untuk TA 2024 terkait dengan kebutuhan penugasan pengembangan IKN Nusantara dan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"Kami akan coba mengusulkan tambahan anggaran TA 2024 karena pagu indikatif sebesar Rp49 triliun belum mengakomodir penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN," ungkap dia.

"Kemudian, penugasan untuk pembangunan jalan tol akses IKN seksi 6A, 6B, 6C seksi 1, dan seksi 5B yang ditargetkan selesai pada 2024," imbuhnya.