MATARAM - Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menelaah laporan masyarakat terkait dugaan korupsi anggaran Rp11,94 miliar untuk sewa rumah dinas sekretaris dewan (sekwan) dan 45 anggota DPRD Bima.
"Proses telaah laporan ini masuk dalam tahap pengumpulan data dan bahan keterangan," kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputra di Mataram, Antara, Senin, 21 November.
Tahapan tersebut, jelas dia, berkaitan dengan serangkaian agenda klarifikasi para pihak terkait maupun penelusuran dokumen. "Dokumen yang berkaitan dengan realisasi anggaran itu yang jadi bahan. Termasuk menelaah dokumen yang ada dalam lampiran laporan," ujarnya.
Sebelumnya, kelompok masyarakat dalam laporan melampirkan perihal adanya dokumen realisasi anggaran belanja untuk sewa rumah dinas sekwan dan 45 anggota DPRD Bima.
Nominal Rp11,94 miliar muncul sebagai total anggaran periode dua tahun terakhir dengan perhitungan setiap anggota menerima Rp132 juta per tahun.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Saksi Bongkar Pengeluaran Bripka RR Usai Terima Rp200 Juta dari Rekening Brigadir J
21 November 2022, 11:40 -
| BERITA
Sidang Lanjutan Kasus Brigadir J: Bripka RR, Bharada E, dan Kuat Ma'ruf Bakal Bertemu
21 November 2022, 10:13 -
| BERITA
Digelar Lagi Hari Ini, Berikut Agenda Sidang Ferdy Sambo Cs Selama Sepekan ke Depan
21 November 2022, 05:11
Selain dokumen realisasi anggaran, pelapor turut melampirkan bukti perihal adanya anggota dewan yang tidak menempati rumah dinas sewa karena diketahui telah memiliki rumah pribadi.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
