Vaksin COVID-19 Datang dari China yang Dikritik Anggota DPR Fraksi PKS

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Ansory Siregar mengkritik pemerintah yang dinilai tergesa-gesa mendatangkan 1,6 juta dosis vaksin Sinovac tahap pertama dari China. 

Masalahnya, saat tiba di Tanah Air, vaksin Sinovac belum memiliki emergency use authorization (EUA)  atau izin kedaruratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

"Ini ada kecacatan mendatangkan vaksin Sinovac karena belum mendapatkan emergency use authorization dari BAdan POM," kata Ansory dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan II tahun 2020-2021 di Gedung DPR RI, Jumat, 11 Desember.

Ansory mengibaratkan izin kedaruratan sebagai visa milik seseorang yang akan memasuki suatu negara asing. Jika tidak memiliki visa, seharusnya seseorang tersebut tidak diperkenankan untuk masuk.

"Kalau kita masuk ke satu negara, tidak boleh masuk tanpa visa. Sama seperti EUA dari Badan POM. Tapi, ini sudah telanjur datang," ucap Ansory.

Oleh sebab itu, Ansory meminta kepada pimpinan DPR RI untuk mewanti-wanti agar pemerintah segera mengeluarkan EUA vaksin Sinovac sebelum kembali mendatangkan 1,8 juta dosis di tahap pengiriman kedua.

"Karena sudah 1,2 juta vaksin datang udah terlanjur, tolong yang 1,8 juta lagi mau datang Januari, sebelum ada izin dari Badan POM, tunggu lah (pengirimannya)," ungkapnya.

Seperti diketahui, vaksin COVID-19 tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Minggu, 6 Desember sekitar pukul 21.25 WIB. Vaksin tersebut diangkut dengan menggunakan pesawat milik maskapai PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), pesawat jenis Boeing 777-300ER.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jumlah vaksin yang tiba di Tanah Air sebanyak 1,2 juta dosis. Jokowi bilang, kedatangan vaksin ini merupakan kabar baik dan harapan baru dalam penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air.

"Hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, pemerintah sedang mengupayakan adanya penambahan vaksin. Diperkirakan, sebanyak 1,8 juta dosis akan tiba diawal Januari 2021.

"Selain vaksin dalam bentuk jadi, bulan ini akan tiba 15 juta dosis vaksin dan Januari 30 juta dosis dalam bentuk bahan baku yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma," tuturnya.

Ada dua kategori vaksinasi. Pertama, vaksin pemerintah. Vaksin ini akan diberikan secara gratis bagi kelompok prioritas. Adapun yang masuk ke dalam kelompok prioritas adalah tenaga medis, TNI, Polri, dan mayarakat miskin yang terdata di BPJS Kesehatan.

Kedua adalah vaksinasi mandiri. Kategori ini diperuntukan bagi masyarakat yang tidak masuk kelompok prioritas. Masyarakat dapat melakukan vaksinasi secara mandiri dengan membeli sendiri atas kemauannya.