Turki Berharap Perbaikan Hubungan dengan AS Jelang Kepemimpinan Joe Biden

JAKARTA - Turki menyatakan harapan terpilihnya Joe Biden membawa awal positif bagi hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Harapan disampaikan seorang pejabat senior setelah gesekan pra-pemilihan, saat Partai Demokrat mengkritik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

"Kami yakin kami dapat memiliki awal yang baik dengan pemerintahan Biden," kata Ibrahim Kalin, juru bicara Erdogan.

"Biden mengenal presiden kami secara pribadi dan Saya yakin dia dan timnya menghargai nilai geopolitik dan strategis Turki," tambah Kalin.

Mengutip France 24, Kamis, 10 Desember, Biden menyebabkan kehebohan selama kampanye dengan mengatakan AS harus mendorong saingannya untuk mengalahkan "otokrat" Erdogan. Turki memiliki hubungan yang bergejolak dengan pemerintahan Donald Trump, tetapi Erdogan diketahui telah membentuk ikatan dengan Trump, yang telah berbicara tentangnya dengan penuh kasih.

Salah satu bidang utama yang menjadi perhatian adalah pembelian sistem pertahanan rudal S-400 oleh Turki dari Rusia. Pemerintahan Trump lalu menghapus Turki dari program F-35 atas pembelian S-400, tetapi sejauh ini menolak menjatuhkan sanksi di bawah Undang-Undang Penentang Musuh Amerika Melalui Sanks.

UU itu, sebagaimana diketahui mengamanatkan hukuman ekonomi pada negara-negara yang melakukan transaksi besar dengan industri pertahanan Rusia. "Kami yakin dari segi teknis dan militer, masalah itu bisa diatasi," kata Kalin.

"Tapi kami juga tahu bahwa ini bukan lagi masalah teknis militer. Ini dianggap oleh Kongres sebagai masalah politik," katanya.

RUU Pertahanan tahunan besar, yang disetujui DPR AS akan memberi sanksi terhadap Turki atas pembelian S-400. Kalin lalu juga memeringatkan bahwa Biden perlu memerhatikan "dua masalah keamanan nasional yang mendesak" untuk Turki. Kalin juga menyerukan diakhirinya semua dukungan AS untuk Kurdi Suriah.

Trump tahun lalu memerintahkan penarikan pasukan AS dari Suriah setelah tekanan dari Erdogan memicu kritik keras. Penarikan pasukan AS dianggap meninggalkan Kurdi yang memimpin pertempuran untuk mengalahkan ekstremis dari gerakan ISIS.

Kalin juga memperbarui tuntutan agar AS mengekstradisi pengkhotbah yang berbasis di Pennsylvania, Fethullah Gulen. Dia dituduh pemimpin Turki mendalangi upaya kudeta 2016 yang gagal.

Namun Gulen membantah terlibat dalam kudeta yang gagal itu. Turki mencap kelompoknya sebagai organisasi teroris, tetapi AS mengatakan mereka tidak akan mengekstradisinya.