JAKARTA - Kuasa hukum AKBP Arif Rachman, Juanedi Saibih, meminta Mejelis Hakim menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J.
Kuasa hukum Eks Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri itu mengatakan, dakwaan JPU dalam perkara ini prematur lantaran tindakan faktual yang dilakukan terhadap perkara Arif Rachman masih dalam ruang lingkup administrasi bukan pidana.
"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan terdakwa Arif Rachman Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara," ujar Junaedi saat membacakan eksepsi atas dakwaan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 28 Oktober.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Dalam Eksepsi Kasus Obstruction of Justice, Arif Rachman Arifin Minta Bebas
28 Oktober 2022, 11:12 -
| BERITA
Selain AHY dan Aher, NasDem Ungkap Ada Figur Cawapres Lain Pendamping Anies
28 Oktober 2022, 08:58 -
| BERITA
Pemrov DKI Bangun Rusunawa di Cilandak untuk Warga Terdampak Normalisasi Sungai Ciliwung
28 Oktober 2022, 07:35 -
| BERITA
Jadi Tersangka, Kepala BPN Provinsi Riau Diminta KPK Kooperatif Saat Dipanggil
28 Oktober 2022, 07:26
Junaedi menilai jika terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang sepatutnya perkara ini diuji lebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam dakwaan pun, tindakan Arif Rachman menjalankan perintah Ferdy Sambo selaku atasannya ketika kejadian perkara.
"Sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu," sambung Junaedi.
Dalam runutan perkara di persidangan diketahui Ferdy Sambo memerintahkan Arif Rachman untuk memusnahkan salinan rekaman CCTV yang dimiliki Baiquni Wibowo
Sehingga, Arif Rachman melakukan perintah itu dengan cara mematahkan laptop milik Baiquni
Tindakan Arif Rachman Arifin menaati perintah Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Kadiv Propam Polri disebut telah sesuai aturan Peraturan Polisi (Perpol) Pasal 11 nomor 7 tahun 2022
"(Perpol) setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang atasan," kata Junaedi.
