Dewan Kehormatan PDIP Belum Berencana Panggil Puan Terkait Dewan Kolonel

JAKARTA - Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyiratkan tak akan memanggil Ketua DPR Puan Maharani untuk dimintai keterangan terkait Dewan Kolonel.

Apalagi, berdasarkan klarifikasi dari sejumlah pihak terkait, dia tak tahu ada pembentukan tim yang mendukungnya sebagai calon presiden (capres).

"Menyangkut Mbak Puan, Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu (pembentukan Dewan Kolonel, red)," kata Komarudin dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Oktober.

Komarudin menjelaskan, Dewan Kolonel merupakan inisiatif sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI. Mereka dinilai kelewat kreatif mencari muka kepada pimpinan.

Karenanya, pemberian sanksi keras dilakukan terhadap anggota Fraksi PDIP DPR RI yang terbukti bicara tentang Dewan Kolonel.

"Mereka berinisatif melakukan itu. Itu yang harus ditertibkan. Ini kan kadang teman-teman ini kelewat kreatif untuk cari muka, dan ini harus kita tertibkan," kata Komarudin.

Sementara untuk beberapa kader lainnya yang disebut-sebut terlibat dalam 'Dewan Kolonel', akan segera dipanggil oleh DPP PDIP untuk dimintai klarfikasinya.

"Nah ini kita lagi persiapan untuk panggil gelombang berikutnya untuk klarifikasi. tertibkan semua, tanpa kecuali," tegas anggota Komisi II DPR itu.

Diberitakan sebelumnya, ada sejumlah kader PDIP yang diberikan sanksi keras peringatan terakhir karena membentuk Dewan Kolonel. Mereka di antaranya anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan hingga anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu.

Selain itu, PDIP juga memberikan sanksi yang sama pada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Pemberian hukuman ini dilakukan setelah dia diklarifikasi atas pernyataan memberi dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.