PDIP Sebut Pembentukan Dewan Kolonel Kelewat Kreatif dan Cari Muka

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyebut pembentukan Dewan Kolonel untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani sebagai capres di Pilpres 2024 kelewat kreatif. Langkah ini juga dinilai untuk mencari muka.

Hal ini disampaikan Komarudin yang telah memberikan sanksi peringatan keras dan terakhir pada sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP yang mendirikan Dewan Kolonel.

"Mereka berinisiatif melakukan itu. Ini, kadang-kadang teman-teman ini kreatif. Kelewat kreatif untuk cari muka kadang juga," kata Komarudin kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Oktober.

Meski memberi sanksi pada sejumlah anggota Dewan Kolonel, DPP PDIP tidak menjatuhkan hukuman apapun pada Puan. Penyebabnya, pembentukan tim itu tanpa sepengetahuan Ketua DPP PDIP tersebut.

Hal ini diketahui setelah Dewan Kehormatan DPP PDIP meminta klarifikasi dari mereka yang bergabung di Dewan Kolonel. "Kita bukan menolak pemimpin tapi kita menjerumuskan pemimpin," tegas Komarudin.

Komarudin mengatakan mereka yang bergabung di Dewan Kolonel diberi sanksi keras karena pembentukan organisasi ini melanggar aturan partai.

"Kalau dewan kolonel itu dan saya sampaikan, yang berat di Dewan Kolonel itu membuat organisasi di luar aturan AD/ART kita," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ada sejumlah kader PDIP yang diberikan sanksi keras peringatan terakhir karena membentuk Dewan Kolonel. Mereka di antaranya anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan hingga anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu.

Selain itu, PDIP juga memberikan sanksi yang sama pada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Pemberian hukuman ini dilakukan setelah dia diklarifikasi atas pernyataan memberi dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.