Ditanya soal Sanksi Peringatan dari PDIP Buntut Dewan Kolonel, Johan Budi: Enggak Tahu, Salah Saya Apa?

JAKARTA - Sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP mendapat sanksi peringatan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) lantaran membentuk Dewan Kolonel untuk mengawal Puan Maharani sebagai calon presiden (capres). 

Namun, Johan Budi yang memberi nama Dewan Kolonel justru mengaku belum mendapat surat keputusan dari Badan Kehormatan DPP PDIP soal sanksi kepada dirinya.   

"Saya belum melihat surat itu ya, kalau yang lain saya nggak tahu, tapi saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir. Sampai hari ini saya belum melihat," ujar Johan Budi kepada wartawan, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 November. 

Johan Budi mengaku dirinya tidak pernah dipanggil oleh DPP PDIP buntut dari inisiasi Dewan Kolonel. Dia justru mempertanyakan sanksi berat dan terakhir yang diberikan DPP PDIP melalui Dewan Kehormatan terkait aktifivitas Dewan Kolonel. 

"Saya nggak tahu kalau saya dikirimin, mungkin belum sampai ke saya. Tapi sampai hari ini, saya belum membaca atau melihat itu. Tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu menganggap saya salah nggak?," katanya.

Mantan Juru Bicara KPK itu lantas menjelaskan bahwa Dewan Kolonel hanya sekumpulan kader yang ada di fraksi PDIP untuk membantu Puan Maharani mensosialisasikan kerja dan capaiannya. Dewan Kolonel, kata dia, tidak dibentuk fraksi ataupun partai bahkan tidak dimaksudkan untuk menyerang Ganjar Pranowo.

"Dewan Kolonel itu kan sekumpulan kader yang ada di Fraksi PDI Perjuangan, ini bukan organisasi loh. Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin mensosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita, kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, nggak, nggak ada hubungannya," tegas Johan Budi.

Anggota Komisi III DPR itu justru mengaku senang karena PDIP punya banyak tokoh dengan elektabilitas tinggi, termasuk Ganjar Pranowo. Namun, menurut Johan, masing-masing pribadi punya haknya dalam menentukan pilihan.

"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi," ungkapnya. 

"Tapi kan soal pilihan kan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani. Saya tidak menyalahkan, baik yang di eksternal PDI Perjuangan maupun di internal PDI Perjuangan yang favoritnya ke Ganjar," tambah Johan Budi. 

Menurutnya, bila ingin mencari tahu alasan dirinya disanksi, Johan mempersilakan menanyakan hal itu ke Sekjen PDIP. 

"Kalau hanya teguran, silakan tanyakan ke Pak Sekjen, salahnya saya, melanggar AD/ART? Tanya aja. Saya hanya kader biasa anggota fraksi PDIP yang ingin bantu Mbak Puan yang juga Ketua DPR kita mensosialisasikan ke bawah, tentu ya partai juga," pungkas Johan Budi.