JAKARTA - Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta Andriansyah menyebut, masalah yang paling sering menjadi materi pengaduan warga dalam layanan meja pengaduan di Balai Kota adalah soal bantuan sosial (bansos).
Andriansyah berujar, para warga tersebut mengadukan tidak masuk sebagai penerima bantuan sosial dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Yang termasuk paling banyak dilaporkan soal bansos. Warga yang selama ini tidak atau belum mendapatkan bantuan. Mereka (merasa) layak, namun dalam data DTKS-nya belum ada," kata Andriansyah saat dihubungi, Sabtu, 22 Oktober.
Meski aduan diterima, namun Pemprov DKI tidak bisa langsung mengabulkan keinginan warga pelapor itu untuk dimasukkan sebagai penerima bansos dari pemerintah.
Andriansyah berujar, Dinas Sosial DKI Jakarta akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memasukkan data warga terkait dalam penerima bansos.
"Kita harus cek dan konfirmasi ke teman-teman Dinsos terkait layak atau tidaknya. Termasuk juga, benar atau tidak kalau mereka tak menerima. Kan itu harus dikonfirmasi juga kondisi di lapangan seperti apa," tutur dia.
Sebagai informasi, dahulu, meja dan kursi sebagai layanan pengaduan warga ini pernah diterapkan era Ahok ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi presiden.
Ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI, pengaduan warga kepada Pemrov DKI dilakukan lewat pesan singkat. Mekanisme dengan mengaktifkan sejumlah nomor ponsel itu dimulai pada September 2014. Ahok sebagai wakil Jokowi di DKI kala itu juga menginisiasi tim untuk menanggapi pengaduan warga bernama Respons Opini Publik.
Saat Jokowi resmi menjadi kepala negara, Ahok mengubah mekanisme pengaduan dengan menghadirkan meja dan kursi di teras Balai Kota DKI. Warga dapat langsung mengeluarkan keluh kesahnya mengadu di meja tersebut dengan mendatangi Balai Kota.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Bukan Seorang Politisi, Tidak Ahli Merangkai Janji
20 Oktober 2022, 17:21
Saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI, meja dan kursi pengaduan itu dihilangkan dengan alasan warga bisa mengadu di kantor kelurahan hingga kecamatan. Warga juga bisa mengadu via online lewat aplikasi JAKI.
Kini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali membuka meja pengaduan di teras pendopo Balai Kota, tepat di depan ruang kerjanya. Meja pengaduan dibuka setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 07.30 sampai 08.30 WIB.
Pemprov DKI Jakarta mencatat sudah ada 83 warga yang mengadukan masalah ke layanan meja pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta selama tiga hari terakhir sejak Selasa, 18 Oktober hingga Kamis, 20 Oktober 2022. Pengaduan yang masuk sebanyak 7 orang pada 18 Oktober, 22 orang pada 19 Oktober, dan 54 orang pada 20 Oktober.
