Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Bukan Seorang Politisi, Tidak Ahli Merangkai Janji

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim dirinya bekerja memimpin Jakarta dengan mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Heru mengaku dirinya tak memiliki kepentingan pribadi selama mengelola pemerintahan di Jakarta. Sebab, Heru bukanlah tokoh politik. Dirinya diangkat menjadi Pj Gubernur DKI dengan latar belakang aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini Heru sampaikan dalam akun Instagramnya, herubudihartono, dengan mengunggah foto dirinya yang tengah blusukan saat menjalani pekerjaannya sebagai Pj Gubernur DKI.

"Saya bukan seorang politisi. Saya tidak akrab dengan seluk-beluk politik. Saya tidak ahli merangkai janji. Karier birokrasi saya, yang hampir 24 tahun di DKI Jakarta, meneguhkan saya untuk terus mempersembahkan kinerja terbaik saya untuk rakyat yang saya layani," ungkap Heru, Kamis, 20 Oktober.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini memandang, seorang pemimpin perlu turun langsung ke lapangan untuk memahami persoalan dari sudut pandang masyarakat. Pemimpin, baginya, bukan sekadar menghadiri kegiatan ramah-tamah atau seremoni lainnya agar terlihat bekerja.

"Dan saya percaya, itu hanya bisa dicapai jika saya turun langsung mendengarkan suara rakyat. Saya memahami sudut pandang mereka," tutur Heru.

Salah satu kebijakan Heru terkait hal ini adalah kembali dibukanya layanan meja pengaduan di teras Balai Kota DKI Jakarta, tepat di depan ruang kerjanya.

Dahulu, meja dan kursi sebagai layanan pengaduan warga ini pernah diterapkan era Ahok ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang naik takhta menjadi Presiden.

Saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI, meja dan kursi pengaduan itu dihilangkan dengan alasan warga bisa mengadu di kantor kelurahan hingga kecamatan. Warga juga bisa mengadu via online lewat aplikasi JAKI.

Dari pengaktifan kembali meja pengaduan tersebut, Heru mengaku dirinya ingin membuat tempat kerjanya menjadi ruang terbuka untuk mendengarkan langsung permasalahan yang dialami masyarakat Jakarta.

"Saya ingin rakyat memiliki pintu langsung ke hadapan saya, jika mereka merasa bahwa masalah mereka terkendala tanpa alasan yang memadai. Saya pelayan rakyat, tentu Balai Kota, tempat saya mengabdi saat ini, harus terbuka untuk mendengar keluhan dan masukan rakyat," imbuhnya.