Bagikan:

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai NasDem Anies Baswedan, dikabarkan bakal menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-58 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober, malam. 

Namun, Anies belum meminta izin kepada Partai NasDem untuk hadir di acara HUT Golkar malam nanti. Hal tersebut diungkap Waketum NasDem Ahmad Ali, Jumat, 21 Oktober. 

Meski begitu, Ali menuturkan, partainya tak mempermasalahkan hal tersebut. Sebab kata dia, meski sudah dideklarasikan Partai NasDem, secara pribadi mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak dimiliki partai manapun.

"Anies ini pribadi yang bebas dan merdeka, tentunya penuh tata krama menjaga nilai-nilai sehingga dia pasti sangat tau mana yang pantas dan tidak pantas. Itu kan persoalan teknis tidak harus datang, 'lapor ketua umum, lapor pak Surya saya diundang begini', enggak perlu lah," ujar Ahmad Ali. 

Justru, menurut Ali, kehadiran Anies ke Golkar bagus untuk menjalin komunikasi dengan parpol lain. Kata Ali, NasDem selalu terbuka untuk Anies Baswedan melakukan safari politik ke manapun.

"Memang dia harus melakukan fleksibilitas untuk bertemu partai-partai politik," kata Ali.

Ali menegaskan, NasDem tidak khawatir apabila nantinya Golkar bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), juga mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai sosok potensial yang bisa diusung pada Pilpres 2024.

"NasDem itu tidak pernah ada kekhawatiran. Siapapun yang mengusung (Anies Baswedan, red) yang penting tujuan sampai," kata Ali.

Diketahui, sejumlah tokoh nasional yang digadang maju capres 2024 juga turut diundang di HUT Golkar ke-58. Diantaranya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

"Ya, kita undang semua. (Tapi) Siapa yang datang dan enggak bisa datang saya enggak tau," ujar Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Jumat, 21 Oktober. 

Selain dua tokoh tersebut, Doli mengatakan, Golkar juga mengundang pimpinan partai politik lain hingga menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

"Semua tokoh-tokoh kita undang. Datang atau tidak datang itu urusan mereka masing-masing," kata Ketua Komisi II DPR RI itu.