Wali Kota Bogor Minta Identifikasi dan Desain Lokasi Relokasi Warga Rawan Bencana

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya meminta identifikasi wilayah rawan bencana hingga membuat desain lokasi relokasi yang aman, nyaman, dan indah agar menyenangkan warga, segera dikerjakan aparatur wilayah hingga dinas terkait.

Pada saat memberikan pengarahan kepada staf, Bima Arya menekankan pendataan rumah warga yang berada di lokasi rawan bencana berikut berapa jumlah kepala keluarga yang tinggal di lokasi rawan bencana harus terlaporkan.

"(Data, red) di rumah-rumah itu (rawan bencana, red.) berapa persen yang ada alas haknya, clear, dan tidak bermasalah. Kemudian kedua laporan kita ketersediaan lahan di mana saja," kata Bima Arya dilansir ANTARA, Selasa, 18 Oktober.

Bima memberi tenggat waktu kepada pejabat yang bersangkutan untuk melakukan pendataan satu pekan.

Setelah data tersebut lengkap pihaknya akan melakukan pemetaan untuk membuat solusi dan desain relokasi agar warga nyaman.

"Coba tolong dipastikan lagi dengan BKAD, mana lahan yang matang untuk kita ajukan untuk didanai oleh provinsi atau pusat. Jadi begitu lahan matang kita ajukan, semuanya. Jadi nanti kan kita ada datanya nih minggu ini selesai, kita lihat mapping-nya seperti apa, jadi kita butuh kepastian untuk tanggap darurat," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah menyatakan segera melakukan pengecekan status zonasi dan peruntukan lahan relokasi apakah bisa diperuntukkan untuk hunian atau hal lain.

"Nanti kita cek dengan BKAD, karena kalau misalnya pemberian PSU itu bukan untuk pemukiman itu akan menjadi persoalan. Jadi nanti kami juga akan konsul dengan kejaksaan dan sebagainya," ujarnya.

Mengenai status relokasi dan daerah rawan bencana, katanya, sudah dilakukan koordinasi dengan bidang geologi Universitas Pakuan dan bidang kebencanaan untuk melihat status kerawanan di lokasi tersebut.

Pada tahap awal ini pemeriksaan akan dilakukan di wilayah Gang Kepatihan dan Gang Barjo Kelurahan Kebonkelapa, Kecamatan Bogor Tengah.

Dia mengatakan hal itu karena dari asesmen awal kondisi tebing yang ada di wilayah tersebut kemiringan mencapai 90 persen.

"Karena memang kemiringannya 90 persen, dipasang TPT juga itu tidak mungkin. Makanya akan kita maksimalkan di situ," katanya.