Dapat Aduan, Pj Gubernur DKI Heru Budi Sebut Ada Lurah Jadikan PPSU Sopir Pribadinya

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku mengetahui ada oknum lurah yang menjadikan petugas penanganan parasarana dan sarana umum (PPSU) sebagai sopir pribadinya.

Hal ini disampaikan saat memberi pengarahan kepada lurah, camat, wali kota, dan seluruh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta, pada hari kedua bekerja memimpin Jakarta.

Heru mendapat informasi ini dari aduan salah satu PPSU yang tak ia sebutkan berasal dari kelurahan mana. Informasi ini Heru dapatkan saat masih bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta beberapa tahun lalu. Namun, Heru yakin kasus ini masih terjadi sampai sekarang.

"Yang ngadu ini PPSU-nya. Jeleknya kalau saya jadi Pj, begini. Saya tahu. Tapi ini cerita untuk bapak (para lurah) supaya bapak tidak dilakukan. Saya tidak ingin menyebutkan lurahnya. Saya yakni (kasus ini) masih ada," kata Heru di Taman Ismail Marzuki, Selasa, 18 Oktober.

Heru menegaskan, perlakuan ini tidak dibenarkan karena PPSU bekerja untuk membersihkan lingkungan dan bukan untuk menjadi pegawai pribadi sang lurah.

Karenanya, Heru meminta agar semua lurah di Jakarta tidak mencontoh kasus yang ia sebutkan dan tidak ada lagi oknum lurah yang mempekerjakan PPSU di luar tugasnya. Ia pun akan mengecek di lapangan untuk memastikan agar tak ada lagi kasus serupa.

"PPSU jangan jadi staf bapak. Mohon maaf jangan jadi driver, suka bawain koran. Kan kontraknya untuk PPSU. Tolong, ya (mulai) besok. Nanti kan saya keliling kelurahan," ungkap Heru.

Heru Budi Hartono resmi menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 selama satu tahun ke depan. Jabatan Heru di Jakarta bisa diperpanjang atau digantikan.

Heru bukan orang baru dalam lingkup pemerintahan di Jakarta. Ia mengawali kariernya sejak 1993 dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan posisi staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara.

Sejumlah jabatan penting juga pernah diduduki oleh Heru Budi. Misalnya pada tahun 2014, Jokowi yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta menunjuknya menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Setelah itu ia diangkat menjadi Kepala BPKAD DKI pada 2015.