Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw Minta Kepala Daerah Susun RAPBD 2023: Harus Riil Terutama Pendidikan-Penanganan Bencana

MANOKWARI - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menginstruksikan bupati dan wali kota  segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Dalam pertemuan pra-rapat kerja bupati dan wali kota se-Papua Barat di Manokwari, Waterpauw mengingatkan agar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 dapat rampung pada akhir Oktober ini.

"Pada raker bupati dan wali kota yang dilaksanakan di Kota Sorong pekan depan menjadi sarana untuk menyinkronkan program daerah yang harus dibuat cepat karena APBD 2023 harus clear pada akhir Oktober," kata Waterpauw dilansir ANTARA, Kamis, 13 Oktober.

Mantan Kapolda Papua Barat dan Papua itu menegaskan agar program kerja yang disusun oleh masing-masing kabupaten dan kota di Papua Barat dapat mengakomodasi kinerja nyata sehingga pembangunan dapat langsung menyentuh masyarakat.

"Kita harus bicara riil apa yang akan dilakukan tahun 2023 yang bersentuhan dengan isu yang berkembang, terutama soal pendidikan dan penanganan bencana yang terjadi seperti di Kota Sorong," jelasnya.

Selain program, Paulus Waterpauw juga meminta para kepala daerah fokus pada prestasi yang telah dicapai agar menjadi perhatian dalam penanganan lanjutan.

"Meski telah menerima berbagai penghargaan, tapi itu bukanlah target kita, melainkan kesejahteraan yang berpihak kepada masyarakat yang utama, penghargaan hanya bonus," lanjut Waterpauw.

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menekan laju inflasi.

"Bonus DID (dana insentif daerah) dari Kemenkeu sebesar Rp10,75 miliar. Manokwari juga dapat bonus Rp10,41 miliar, Kota Sorong Rp10,66 miliar. Ini menjadi perhatian kita agar prestasi ini bisa meningkat," kata Waterpauw.

Jika perlu, lanjut Waterpauw, capaian yang telah berhasil dilaksanakan itu dipasang atau diumumkan di pusat kota agar masyarakat paham dan mengerti pemerintah tidak hanya diam.