Pemimpin Papua Barat Dikabarkan Telah Deklarasi Pembentukan Pemerintahan

JAKARTA - Para pemimpin Papua Barat dilaporkan telah mendeklarasikan membuat pemerintahan. Deklarasi ini muncul ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Papua Barat mengalami gangguan oleh meningkatnya kekerasan, termasuk pembunuhan seorang anak yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan.

Mengutip The Guardian, Rabu, 2 Desember, para pemimpin di Papua Barat mendeklarasikan kemerdakaan pada 1 Desember. Hari tersebut bertepatan dengan peringatan deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada 1961 dan pengibaran bendera Bintang Kejora yang sekarang dilarang.

Militer Indonesia mengambil alih provinsi tersebut pada 1962 dan sejak itu telah menjadi sasaran perjuangan separatis yang sengit. Organisasi gerakan kemerdekaan di Papua Barat, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan pemimpin yang diasingkan Benny Wenda sebagai presiden sementara.

“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintah bersatu yang sedang menunggu,” kata Wenda, yang kini tengah berada di Inggris.

“Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami."

“Seperti yang diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia dan suar hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia. Hari ini, kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka.”

FACT: The people of #WestPapua have a right to self-determination under international law, enshrined by the UN. pic.twitter.com/eE1Q13zx0h

— Free West Papua (@FreeWestPapua) December 2, 2020

Menjelang 1 Desember, seringkali terjadi kerusuhan dan kekerasan yang signifikan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, “Kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. dan peningkatan risiko ketegangan dan kekerasan baru."

Shamdasani mengatakan dalam satu insiden pada 22 November, seorang remaja berusia 17 tahun ditembak mati dan seorang remaja lainnya terluka dalam baku tembak polisi. Jasad bocah itu ditemukan di gunung Limbaga di distrik Gome, Papua Barat.

Dia juga mengutip pembunuhan pendeta gereja Yeremia Zanambani, yang tubuhnya ditemukan di dekat rumahnya di distrik Hitadipa dalam keadaan penuh peluru dan luka tusuk. Zanambani diperkirakan dibunuh oleh anggota pasukan keamanan, kata Shamdasani.

“Sebelumnya, pada September dan Oktober 2020 ada rangkaian pembunuhan yang meresahkan setidaknya enam individu, termasuk aktivis dan pekerja gereja, serta warga non-pribumi. Setidaknya dua anggota pasukan keamanan juga tewas dalam bentrokan."

Sebanyak 36 pengunjuk rasa ditangkap di Manokwari dan Sorong dalam protes pro-kemerdekaan pada akhir pekan. Papua yang berada di bawah pemerintahan Indonesia dan Papua Barat membentuk bagian barat pulau Papua Nugini.

Penduduk asli provinsi Papua dan Papua Barat adalah Melanesia, secara etnis berbeda dari daerah lain di Indonesia dan lebih dekat hubungannya dengan orang Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan Kaledonia Baru.

Koloni Belanda di Papua sampai pada 1961. Lalu Papua Barat secara militer dianeksasi oleh Indonesia pada 1962. Papua Barat secara resmi dimasukkan ke dalam Republik Indonesia setelah referendum 1969 yang didukung PBB yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat atau Act of Free Choice.

Namun pemungutan suara itu secara luas dikecam sebagai penipuan, dengan lebih dari 1.000 orang Papua Barat yang dipilih, dipaksa dan beberapa diancam dengan kekerasan, untuk memilih mendukung pemerintahan Indonesia.