Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka, Pukat UGM: MA Belum Sentuh Aspek Perubahan Budaya

YOGYAKARTA - Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman, menilai perubahan MA belum menyentuh sejumlah aspek mendasar sehingga masih ditemui kasus seperti yang menjerat Sudrajad.

"Harus menyentuh aspek mendasar, yaitu aspek perubahan budaya, aspek perubahan perilaku dan aspek perubahan cara berpikir," kata Zaenur dalam pesan videonya yang diterima di Jakarta, Jumat 23 September.

Meski demikian, Zaenur tak menampik ada beberapa hasil dari pembaruan di MA, antara lain peningkatan kualitas layanan maupun sarana prasarana.

"Tetapi, ada satu kebiasaan buruk, yaitu jual beli perkara yang tampaknya belum bisa bersih dari institusi MA," tuturnya.

Zaenur mengatakan kasus dugaan suap pengurusan perkara juga menunjukkan operasi tangkap tangan (OTT) masih menjadi satu metode yang sangat penting untuk memberantas korupsi sampai dengan saat ini.

Ia menilai kasus seperti suap memang paling efektif menggunakan pendekatan OTT bersamaan dengan metode penyadapan. "OTT itu biasanya hasil dari penyadapan, penyadapan dan OTT tidak bisa dikesampingkan dalam pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Ia lantas berkata, "susah bagi penegak hukum untuk menggunakan metode case building."

Kasus tindak pidana korupsi tersebut, kata Zaenur, menjadi tugas berat yang harus dipertanggungjawabkan MA. Risiko terbesar dari kasus ini dapat berimbas pada semakin hilangnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

"Efek utama pudarnya kepercayaan itu adalah masyarakat bisa menggunakan cara-cara di luar hukum dan bahkan cara-cara melawan hukum ketika menghadapi permasalahan, misalnya main hakim sendiri," tuturnya.

Oleh karenanya, lanjut dia, MA harus mengambil langkah serius untuk memperbaiki institusinya. Ia menegaskan MA harus melakukan evaluasi mendalam, menyeluruh dan harus ada perubahan besar-besaran di internal MA.

"Tidak saja melihat kasus ini sebagai kasuistik, tetapi melihat di mana terjadi kebocoran sehingga praktik suap masih saja bisa dilakukan di internal MA, padahal telah ada sedemikian banyak program pembaharuan, termasuk misalnya penerapan sistem manajemen antipenyuapan," katanya.

Sebelumnya, pada Jumat 23 September, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA, salah satunya Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai penerima suap.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan dari pengumpulan berbagai informasi serta bahan keterangan terkait dugaan korupsi tersebut, KPK kemudian menyelidiki dan menemukan adanya bukti permulaan yang cukup.