Faisal Basri Tidak Setuju Konsep Food Estate ala Jokowi: Itu Tidak Sesuai Peta Masalah Pertanian

JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics (Indef) Faisal Basri mengaku tak setuju dengan konsep pembangunan lumbung pangan (food estate) yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Faisal beralasan, pengembangan industri pertanian seharus lebih mengarah ke manufaktur dibandingkan padat karya. Sebab, menurutnya, itu lebih ampuh untuk menekan tingkat pengangguran ketimbang pembangunan food estate.

"Saya melihat krisis ini bisa menjadi momentum kebangkitan sektor pertanian dan modernisasi sektor pertanian. Ini yang jangan kita lupakan. Bukan dengan membuat food estate seperti Kalimantan Tengah, itu mah tidak sesuai dengan peta permasalahan," katanya, dalam diskusi virtual, Kamis, 26 November.

Kebangkitan sektor pertanian merupakan sesuatu yang penting. Sebab, sektor ini menyunbang PDB cukup tinggi, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini tetap tumbuh positif.

"Pertanian ini karena dia sektor yang cukup penting bagi ekonomi. Ujung tombak pemberantasan kemiskinan, angka pengangguran di desa dan sebagainya," tuturnya.

Menurut Faisal dengan melakukan kebangkitan di sektor pertanian, setidaknya pemerintah tidak lagi bergantung dengan impor dari negara lain.

"Ini yang harus kita pelihara dalam situasi krisis ini, tidak merah dia dan kita tidak semakin bergantung pada luar negeri impor untuk urusan perut. Ini penting sekali," ucapnya.

Seperti diketahui, food estate Kalteng merupakan megaproyek pemerintah yang bakal menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Secara keseluruhan, food estate ini akan dibangun seluas 165.000 hektar.

Namun pada tahap awal, sekitar 30.000 hektar lahan akan mulai ditanami komoditas padi pada tahun ini. Pertimbangannya, lahan tersebut dinilai yang memang sangat layak untuk ditanami saat ini.

Adapun area seluas 30.000 hektar tersebut, tepatnya berlokasi di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 hektar. Sementara 10.000 hektar lainnya berada di Kabupaten Pulang Pisang.

Kritik Prabowo

Sebelumnya, Faisal juga mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi penanggung jawab atau kepala komando dalam pembangunan lumbung pangan (food estate) di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Faisal mengatakan Prabowo tak ada hubungan dengan pembangunan lumbung padi tersebut. Seharusnya, kata dia, yang menjadi kepala komando dari pembangunan proyek tersebut adalah pihak dari Kementerian Pertanian atau ahli di sektor pertanian.

"Itu di era Presiden Soeharto gagal, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal. Nah, ini dengan pola yang sama ingin diterapkan dan pimpinan proyeknya menteri pertahanan. Ini kan tidak benar," katanya, dalam acara diskusi virtual, 13 Agustus.

Faisal lantas mempertanyakan apa gunanya ada menteri pertanian jika urusan pertanian dialihkan ke menteri pertahanan. Kalau memang Kementerian Pertanian dinilai tak sanggup, bisa dicari pihak lain yang masih berhubungan dengan sektor pertanian.

"Kemudian Pak Presiden ngomongnya ngaco. Dia bilang ketahanan suatu negara bukan hanya alutista tapi juga pertanian, sekalian saja ketahanan keuangan. Sekalian saja jadi menteri keuangan, sekalian saja ditunjuk jadi perdana menteri. Semua serba politik," katanya.