Wagub DKI ke Mahasiswa: Kalau Transjakarta Digratiskan, Ya Belum Memungkinkan

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons desakan peserta aksi unjuk rasa dari kelompok mahasiswa yang minta Transjakarta bisa digratiskan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Riza, Pemprov DKI tidak bisa membuat kebijakan yang menggratiskan tarif Transjakarta. Sebab, hal ini akan menambah beban pengeluaran APBD DKI.

"Tuntutan mahasiswa tentu menjadi perhatian kita untuk kepentingan masyarakat banyak. Tetapi, kita berharap tuntutan kan harus realistis. Kalau Transjakarta digratiskan, ya belum memungkinkan," kata Riza kepada wartawan, Kamis, 15 September.

Selama tahun 2022, Pemprov DKI sudah menggelontorkan Rp3,2 triliun untuk anggaran subsidi atau public service obligation (PSO) APBD.

Bahkan, DKI menambah besaran PSO kepada Transjakarta sebesar Rp62,1 miliar untuk menekan agar tarif moda transportasi umum ini tidak ikut naik.

"Dengan harga yang sekarang saja, Pemprov itu memsubsidinya triliunan angkanya. Bahkan, karena sekarang ada BBM naik, Pemprov memsubsidi Transjakarta Rp62 miliar supaya harga karcis atau tiket Transjakarta tetap. Tidak ada peningkatan, sekalipun BBM naik," ucapnya.

Kemarin, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut Pemprov DKI menyikapi kenaikan harga BBM dengan menggratiskan tarif Transjakarta.

"Dengan APBD yang sekian triliun, APBD tertinggi di Indonesia, saya pikir bukan hal mustahil kalau Transjakarta bisa nol rupiah," kata Ketua PC PMII Jakarta Timur Farhan Nugraha.

Menurut Farhan, penggratisan tarif Transjakarta akan bisa meringankan beban masyarakat dalam melakukan mobilisasi setiap harinya. Bahkan, hal ini juga akan membuat warga untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Kami mendorong agar Pemprov DKI memberikan subsidi total terhadap transportasi umum, salah satunya adalah Transjakarta. Saya pikir, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, harapannya adalah seluruh masyarakat Jakarta secara mayoritas beralih ke transportasi umum. Ini harus dibarengin dengan penurunan tarif transportasi massal di DKI Jakarta," urainya.