Bambang Widjojanto Singgung Politisasi Saat Anies Diperiksa KPK, PDIP: Wajar Kalau Dia Bela Majikan

JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono merespons pernyataan Bambang Widjojanto atau BW yang menggiring isu politisasi dalam pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK terkait penyelidikan kasus Formula E Jakarta.

Gembong menilai wajar jika BW yang merupakan eks anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI bersikap seperti itu. Sebab, BW dianggap dekat dengan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sampai sekarang.

"Bagi kami (tudingan BW) biasa saja. Dia kan sedang memainkan politisasi persoalan Formula E. Wajar kalau dia membela majikannya, ya. Hal yang normal-normal saja. Kan, dia mantan TGUPP," kata Gembong saat dihubungi, Jumat, 9 September.

Gembong pun balik menyoroti kinerja BW selama menjabat sebagai Ketua Tim Komite Pencegahan Korupsi TGUPP DKI sampai dia akhirnya mengundurkan diri. Menurut Gembong, kehadiran BW pun tidak berdampak apapun dalam lingkungan kerja Pemprov DKI.

Sebab, sejauh ini, kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi masih ada. Beberapa pejabat telah ditetapkan tersangka, dan sebagian kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan.

"Kalau kita mau nilai apakah sebanding dengan alokasi yang dikeluarkan untuk TGUPP terkait pencegahan korupsi di Jakarta, jawabannya saya tidak. Kenapa? Faktanya kan jelas, masih banyak kejadian2 yg saat ini sedang proses hukum," ujar Gembong.

"Artinya, kehadiran KPK (Komite Pencegahan Korupsi TGUPP DKI) Balai Kota yang dimotori oleh Pak BW kan tidak membawa dampak yang signifikan dalam konteks mencegah korupsi di Jakarta," lanjutnya.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto, memandang pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.

Anies dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta. Anies pun memenuhi panggilan tiba di KPK pada Rabu 7 September pagi.

Bambang menyebut potensi kegaduhan politik bisa muncul lantaran pemanggilan Anies bersamaan dengan situasi politik tahun ini yang mulai memanas jelang Pilpres 2024. Anies sendiri merupakan kandidat kuat calon presiden yang dijagokan sejumlah partai.

"Drama dan sandera politik serta potensi political corruption makin menguat dan mengeras sehingga akan banyak diciptakan kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum yang authentic dan memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat," kata Bambang dalam keterangannya, Rabu, 7 September.

Namun yang terpenting, kata Bambang, KPK tetap bisa bertindak secara transparan dan akuntabel dalam menelusuri dugaan korupsi Formula E Jakarta di tengah tahun politik yang mulai memanas. Bambang mengkhawatirkan KPK mencari celah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hasil penyelidikan.

"Yang menjadi pertanyaan besar pascapemberian keterangan Anies Baswedan atas pemangilan dari KPK, apakah Pimpinan KPK akan tunduk pada hasil dan kesimpulan penyelidikan, dan tidak mencari-cari alasan dan memaksakan kehendaknya untuk mentersangkakan Anies?" cecar dia.