Bagikan:

JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengklaim dukungan perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menyelamatkan sebanyak 3,43 juta orang dari kemiskinan.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, program perlindungan sosial ini mampu mengerem laju kemiskinan di 2020 menjadi 9,69 persen dari persentase akibat COVID-19 sebelumnya yang diperkirakan mencapai 10,96 persen.

"Dari beberapa data dan perhitungan kami, diperkirakan 3,43 juta orang itu terselamatkan dari kemiskinan karena program perlindungan sosial," tuturnya, dalam diskusi virtual, Senin, 23 November.

Lebih lanjut, dia menjelaskan realisasi perlindungan sosial program PEN mencapai Rp193,07 triliun atau 82,4 persen dari pagu Rp234,33 triliun hingga 18 November 2020.

Sejumlah program dalam perlindungan sosial, kata dia, sudah terserap hampir 100 persen di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras dan kartu prakerja dalam kelompok perlindungan sosial.

"Perlindungan sosial yang realisasinya sudah 82,4 persen mampu menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin," katanya.

Dalam paparannya, Ubaidi juga mengungkapkan program PEN mendorong unit usaha baru yakni kategori orang berusaha yang dibantu buruh atau karyawan tidak tetap, naik 1,13 juta pelaku usaha berkat dukungan kepada UMKM.

Tak hanya itu, menurut dia, program PEN juga mendorong orang yang berusaha sendiri naik 40 ribu orang. Di program PEN, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk dukungan UMKM sebesar Rp114,81 triliun dan hingga 18 November sudah terserap sebesar Rp96,61 triliun atau 84,1 persen dari pagu.

Adapun bantuan UMKM ini di antaranya berupa subsidi bunga kepada 20,4 juta debitur, penjaminan kredit UMKM kepada 246,6 ribu debitur, diskon listrik/pembebasan biaya 31,4 juta pelanggan rumah tangga dan UMKM. Termasuk dalam bentuk pembiayaan investasi kepada 101 ribu UMKM dan bantuan usaha mikro kepada 9,32 juta penerima.

"Jadi indikasi usaha menengah besar menurun, beralih menjadi UMKM," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi, jumlah penduduk miskin di Tanah Air akan melonjak di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, perhitungan penduduk miskin di tahun 2020 yang dilakukan di awal tahun belum mencerminkan situasi pandemi yang sebenarnya. Di tahun depan penduduk miskin akan mencapai 10,5 persen atau bertambah sekitar 1 juta dengan total menjadi 28,37 juta.

"Asumsinya adalah program pemulihan ekonomi nasional tidak cukup kuat menahan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat khususnya masyakarat miskin dan rentan miskin," ujar Tauhid.