Bagikan:

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menegaskan bahwa struktur keuangan negara mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dana program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng ke masyarakat.

Menurut Isa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mempunyai ruang untuk dapat merealisasikan kebijakan bantuan sosial itu. Dia pun menolak anggapan bahwa skema BLT minyak goreng bakal memberikan tekanan berlebih pada keuangan negara sehingga berpotensi melebarkan defisit anggaran.

“Sejauh ini kita masih melihatnya terukur, artinya masih ada di dalam jangkauan dari APBN 2022 kita,” ujarnya ketika memberikan keterangan pers secara virtual pada Jumat, 8 April.

Isa menambahkan, sejatinya bujet BLT minyak goreng diambil dari pos anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini.

“Kebijakan untuk memberikan tambahan bansos ini, yaitu BLT minyak goreng, masih menjadi bagian dari program PEN yang sudah kita anggarkan sebelumnya,” tegas dia.

Dalam catatan VOI, dana PEN 2022 berjumlah Rp455,62 triliun. Angka tersebut kemudian disebar ke dalam tiga klaster utama. Pertama klaster kesehatan sebesar Rp122,54 triliun.

Dua adalah klaster perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun. Dalam klaster kedua inilah anggaran BLT minyak goreng itu berasal. Selain itu, terdapat pula fokus program lain yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, dan penanganan kemiskinan esktrem.

Kemudian yang klaster ketiga adalah penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas.

Adapun, realisasi dana PEN hingga 1 April 2022 tercatat Rp29,3 triliun atau 6,4 persen dari pagu anggaran yang disediakan.

“Kita akan terus memantau perkembangan yang akan terjadi kedepannya,” tutup Isa.