Setahun Berhasil Sahkan 32 UU, Kinerja DPR Dipuji

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat genap berusia 77 tahun. Kinerja legislatif dinilai semakin baik, apalagi dalam waktu setahun terakhir berhasil menelurkan 32 undang-undang (UU) meski masih di bawah ancaman COVID-19.

"Momen HUT ke-77 DPR dapat dimaknai sebagai momen spesial karena dalam setahun terakhir DPR telah menelurkan 32 UU. Salah satu capaian yang patut diapresiasi mengingat kita masih dalam masa pandemi,” kata pengamat Komunikasi Politik Silvanus Alvin, Senin 29 Agustus.

DPR berhasil menyelesaikan 32 UU dalam masa sidang tahun 2021-2022 yang mengacu pada 2 Prolegnas Prioritas Tahunan, yaitu Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Alvin menyebut, DPR mampu membuktikan bekerja secara baik dalam keterbatasan selama COVID-19.

“Di tengah pandemi dan segala keterbatasan fisik, DPR tetap fokus untuk melaksanakan tugas pokok mereka dalam bidang pengawasan, pembuatan legislasi, dan fungsi anggaran,” tutur Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu.

“Hal ini juga tidak lepas dari peran penting kepemimpinan seorang Ibu Puan Maharani, DPR menjalankan tugas di masa-masa sulit,” imbuh Alvin.

Kepemimpinan Puan Maharani sebagai Ketua DPR pun telah meningkatkan citra DPR di mata dunia. Alvin mengatakan keberhasilan DPR menyelenggarakan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata karena DPR mendapat banyak pujian dari negara-negara peserta forum parlemen dunia tersebut.

“Momen HUT DPR juga semakin manis karena DPR menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan event internasional yakni P20 pada Oktober nanti,” ungkapnya.

G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) merupakan forum parlemen negara-negara G20 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Selain memegang kursi presidensi G20 untuk pertama kalinya, Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi forum multilateral tersebut.

Di P20 mendatang, DPR akan membahas empat hal yang memiliki tingkat relevansi tinggi untuk pemulihan global yakni terkait isu ekonomi hijau, krisis pangan dan energi, kesetaraan gender, dan parlemen efektif di era demokrasi.

“Bisa dibilang Indonesia akan jadi pusat perhatian dalam acara tersebut,” sebut Alvin.

Lulusan master University of Leicester Inggris ini menambahkan, upaya transparansi DPR dalam proses pembahasan RUU untuk menjadi UU juga penting untuk dihargai. Alvin mengatakan, DPR tidak kaku atau konvensional karena berkenan mengakomodir aspirasi setiap elemen masyarakat.

“DPR sudah memanfaatkan perkembangan digital seperti menampilkan proses pembahasan atau rapat dengar pendapat dengan medium YouTube (akun DPR RI), sehingga siapapun bisa mengakses,” ujarnya.

“Transparansi ini pula yang saya yakini menjadi salah satu faktor meningkatnya kepercayaan publik pada DPR,” sambung Alvin.

Di usia yang menginjak 77 tahun, DPR pun dinilai semakin baik menunjang harapan masyarakat. Salah satu yang perlu disoroti, kata Alvin, adalah bagaimana DPR di era kepemimpinan Puan berhasil merealisasikan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah lama dinantikan rakyat.

"Ketua DPR perempuan pertama di republik itu menunjukkan perhatian bagi para perempuan hebat di Indonesia. Tentunya, lahirnya UU tersebut juga tidak lepas dari peranan para legislator dari berbagai partai,” urai Pengajar pada Prodi Distance Learning UMN itu.

Alvin berharap, DPR terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Apalagi, dukungan dari DPR sangat dibutuhkan di masa pemulihan pandemi Covid-19 agar kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemerintah berfokus pada kesejahteraan rakyat.

“Ke depannya, DPR diharapkan dapat selalu menaruh perhatian dan fokus pada kepentingan pro-rakyat. Jelang Pemilu 2024, diharapkan DPR juga dapat tetap solid, bukan mementingkan nafsu berpolitik semata,” tutup Alvin.