Megawati Serahkan Lebih dari 1 Nama Kader PDIP Pengganti Almarhum Tjahjo Kumolo ke Presiden Jokowi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya telah menyerahkan nama pengganti dari almarhum Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022.

Hasto Kristiyanto mengakui, ada lebih dari satu nama kader PDIP yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menpan-RB. 

"Ya pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto menjawab wartawan di sela Pameran Lukisan 'Freedom of Harmony di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa, 23 Agustus. 

Menurut Hasto, penyerahan nama itu sudah sesuai sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan tersebut, maka presiden lah yang berhak memutuskan siapa nama yang dipilih menggantikan Tjahjo. 

"Sehingga nama-nama sudah diserahkan. Sehingga bapak presiden Jokowi lah yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya," tutur Hasto. Ditanya siapa nama-nama yang diserahkan kepada Jokowi, Hasto enggan menjawab. 

Dia mengatakan, sebelumnya, PDIP menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjo, setelah 40 hari masa berkabung selesai. 

Menurutnya, hal tersebut, kini sudah terlampaui. Dengan demikian, dalam waktu dekat, PDI-P menilai Jokowi akan mengumumkan nama itu. 

"Itu sudah terpenuhi dan sekarang presiden lah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti pak Tjahjo," kata Hasto.

Ketika ditanya soal kemendesakan adanya reshuffle, Hadto menjawab panjang. Dia menjelaskan, bagi PDIP, terlalu sering dilakukan reshufle adalah bukan situasi yang kondusif.

Tetapi PDIP percaya bahwa jika presiden melakukan reshuffle, maka itu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan. Dia menekankan di satu sisi PDIP melihat reshuffle terlalu sering tak baik, namun memahami jika reshuffle harus dilakukan presiden jika menteri kurang berkinerja baik.

Bagi PDIP, lanjut Hasto, skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong dan agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi, koneksitas, dan koordinasi. Serta mengambil langkah terobosan dalam mencetak prestasi. 

“Tapi dalam hal evaluasi presiden, menteri tidak berprestasi, PDI Perjuangan mengusulkan presiden mengambil suatu tindakan yang tegas. Karena kalau kita monitor dari instrumen evaluasi saja akibat tekanan global, ini kan terjadi kenaikan yang mana berdampak bagi rakyat miskin, bagi yang berpenghasilan tetap seperti pensiunan. Sehingga seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis,” urai Hasto.

“Karena tekanan-tekanan global ini dan dampak pandemi yang blm selesai. Menteri harus bekerja sebaik mungkin. Karena  apapun, presiden punya hak untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya,” tegas Hasto.