Bagikan:

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat surat peringatan kedua (SP 2) dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) lantaran belum juga menyelesaikan 9 masalah krusial di Jakarta.

menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria justru meminta masyarakat untuk membandingkan capaian program kerja pada kepemimpinan Anies dengan gubernur sebelumnya, seperti saat Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Masyarakat bisa membandingkan, dalam setiap periode, sebelum-sebelumnya, masyarakat bisa membandingkan mana program 2017-2022 yang sudah dilaksanakan, begitu juga 2012-2017, dan seterusnya," kata Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 23 Agustus.

Dari perbandingan tersebut, lanjut Riza, masyarakat, terutama kelompok warga yang tergabung dalam Kopaja bisa melihat program-program apa saja yang sudah dieksekusi maupun yang belum terlaksana dari tiap gubernur.

"Jadi, dari program-program itu masyarakat bisa secara terbuka membuat tabel, membandingkan, mana yang sudah dan mana yang belum. Setiap periode itu punya program-program dan umum. Masyarakat sehingga melihat, di periode yang mana, terjadi pembangunan yang lebih baik," jelas dia.

Lebih lanjut, terkait tuntutan Kopaja atas penyelesaian 9 masalah Jakarta, Riza mengaku menghargai sikap tersebut.

Namun, mantan Anggota DPR RI ini mengaku permasalahan Jakarta yang sudah terjadi sejak periode sebelumnya tidak bisa langsung diselesaikan oleh Anies yang masa jabatannya berakhir dua bulan lagi.

"Tidak bisa semua seperti membalikkan tangan. Semua tiba tiba macet, selesai dalam satu periode, tidak mungkin. Banjir selesai dalam satu periode, ya tidak mungkin. Tapi kita lihat transportasi kita membaik tidak? Kan jelas. Ada penambahan gak pengguna angkutan publik? Kan jelas ada peningkatan yang signifikan," tegasnya.

Hari ini, sekelompok masyarakat atas nama Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk memberi surat peringatan kedua (SP 2) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

SP 2 ini dilayangkan karena Anies belum juga menyelesaikan 9 masalah krusial di Jakarta. Adapun surat peringatan pertama telah dilayangkan sejak 22 April 2022 lalu.

"Kami tidak melihat itikad baik dalam upaya yang maksimal dari Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan 9 permasalahan di Provinsi DKI Jakarta. Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta belum melaksanakan seluruh rekomendasi yang secara konkret telah disampaikan oleh Kopaja pada surat peringatan 1," kata perwakilan Kopaja dari LBH Jakarta di Balai Kota DKI.

Padahal, kata Jeanny, 9 permasalahan yang mereka tuntut ini sangat krusial dan mendesak untuk segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan penikmatan standar kehidupan mendasar yang layak bagi manusia, khususnya warga DKI Jakarta.

"Kami menolak politisasi terhadap isu publik dan menuntut bapak secara serius menuntaskan persoalan tersebut secara struktural dan berkelanjutan," tegas Jeanny.

Berikut 9 masalah di Jakarta yang dituntut untuk diselesaikan oleh Anies:

1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional

2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air

3. Penanganan banjir belum mengakar pada beberapa penyebab banjir

4. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum

5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta

6. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial

7. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakart

8. Belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya

9. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi difabel