Survei Indo Barometer: Skor Jokowi 3, Ahok 2, Anies 0

JAKARTA - Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil pendapat publik soal tingkat keberhasilan tiga Gubernur DKI, yakni Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan. 

Diketahui, baik Jokowi maupun Ahok tidak memimpin Jakarta dengan waktu genap 5 tahun. Jokowi hanya mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI selama 2 tahun, yakni 15 Oktober 2012 sampai 16 Oktober 2014. 

Ahok menjadi orang nomor 1 DKI selama 2,5 tahun, sejak 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara, Anies sudah 2,5 tahun menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI, yakni sejak 16 Oktober 2017. 

Ada lima indikator yang dipaparkan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam hasil survei ini, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, banjir, dan macet. 

"Menurut publik nasional, untuk masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Jokowi lebih unggul dibandingkan Ahok dan Anies," kata Qodari, Minggu, 16 Februari. 

Sementara itu, Anies tak mengungguli satu indikator pun dari hasil survei yang dilakukan dalam rentang waktu 9 sampai 15 Januari 2020 tersebut. 

Rinciannya, Jokowi paling unggul mengentasi masalah pendidikan dengan persentase sebesar 35,1 persen, disusul Anies sebesar 25,3 persen, dan Ahok sebesar 15,3 persen.

Jokowi juga dianggap paling berhasil mengatasi masalah kesehatan, yakni 35,7 persen, kemudian Anies 20,4 persen, dan Ahok sebesar 17,8 persen. 

"Pun dengan masalah ekonomi warga DKI, Jokowi paling unggul dengan 33,8 persen, disusul Ahok 18,4 persen, dan sebesar 18 persen," tutur dia. 

Lebih lanjut, untuk masalah banjir dan macet, responden menganggap Ahok yang paling jago. Sebanyak 42 persen masyarakat menganggap Ahok berhasil mengentasi banjir, disusul Jokowi 25 persen, dan Anies 4,1 persen. 

"Pada penyelesaian kemacetan, Ahok juga dianggap paling berhasil dengan perolehan 35,3 persen, Jokowi 25,3 persen, dan Anies 8,3 persen," ungkap Qodari. 

Masalah klasik Jakarta

Indo Barometer turut menyurvei tanggapan masyarakat soal masalah klasik di Jakarta, yakni banjir dan macet. Soal tanggung jawab, sebanyak 61,4 persen publik menyatakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta.

"Yang menyatakan pemerintah pusat lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta lebih kecil yakni 26,2 persen," jelas Qodari. 

Masih banyak masyarakat yang percaya bahwa masalah banjir Jakarta dapat diselesaikan, yakni dengan capaian 60,3 persen. Sementara, yang menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan sebanyak 27,3 persen. 

Jika bicara masalah macet, sebanyak 49,3 persen publik menyatakan bahwa masalah kemacetan di DKI Jakarta dapat diselesaikan. Yang menyatakan sebaliknya sebesar 34,4 persen.

"Kalau dibandingkan dengan masalah banjir, tampaknya publik nasional menilai masalah kemacetan lebih sulit diselesaikan dibanding masalah banjir," ucap Qodari.

Sebagai informasi, survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden. Margin of error sebesar ± 2.83%, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.