Polemik Kerumunan Rizieq, Gerindra: Demo UU Cipta Kerja Juga Berkerumun

JAKARTA - Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, Syarif menilai penegakan hukum yang dilakukan pemerintah pusat terkait kerumunan acara yang diselenggarakan pimpinan FPI, Muhammad Rizieq Shihab terlalu berlebihan.

Menurut dia, pencopotan sejumlah petinggi di kepolisian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mustinya tidak dilakukan. Sebab, kerumunan bukan baru kali ini terjadi.

"Contoh kegiatan bersepeda kan berkerumun. Kegiatan demonstrasi tolak Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan sama, berkerumun juga," kata Syarif saat dihubungi, Selasa, 17 November.

Syarif mengaku bahwa pelanggaran protokol kesehatan dari para pengikut Rizieq memang dilakukan berulang kali. Hanya saja, ia meyakini kerumunan yang sama juga terjadi di banyak tempat dan tidak menjadi sorotan.

"Menurut saya, jangan menempatkan posisi orang per orang kelompok masyarakat yang abai protokol. Tempat lain kan sama. Hanya, yang jadi sorotan terus menerus karena ketiga kali Habib Rizieq (buat kerumunan) begini. Padahal, di banyak tempat melakukan yang sama," cecar Syarif.

Seperti diketahui, kerumunan yang terjadi dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan anak Rizieq pada Sabtu, 14 November, menimbulkan protes dari banyak pihak. Pemerintah dianggap publik menetapkan standar ganda dan pilih kasih karena tidak membubarkan kegiatan tersebut.

Sampai akhirnya, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajaran kementerian dan kepala lembaga tinggi negara pada Senin, 16 November. Pernyataan Jokowi usai rapat memberi sinyal bahwa ia kesal dengan kerumunan di Petamburan karena kekhawatiran atas lonjakan kasus COVID-19.

Tindakan Kapolri Jenderal Idham Aziz setelah mengikuti rapat pun menguatkan sinyal kegerahan Jokowi. Polri mengumumkan bahwa Idham mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. 

Belum cukup sampai di situ, Polda Metro Jaya juga memanggil Anies untuk dimintai klarifikasi mengenai kerumunan massa dari acara yang digelar Rizieq.

Menindaklanjuti perkara pelanggaran protokol kesehatan ini, dalam waktu dekat tim penyelidik bakal memanggil semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara, tak hanya Anies Baswedan. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, sejumlah pihak yang bakal dipanggil untuk diklarifikasi antara lain pihak unsur pemerintahan, hingga para tamu undangan.