KIB Daftar Bareng ke KPU, Pakar Politik BRIN: Relatif Solid, Kayaknya Bisa Sepakat Capresnya Airlangga

JAKARTA - Partai Golkar, PAN, PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama-sama mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Rabu 10 Agustus.

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, menilai kedatangan tiga partai anggota KIB ke KPU secara bersama menjadi sinyal kesolidan partai yang diketuai Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa.

"Saya membaca mereka relatif solid, relatif masih menjaga kebersamaannya," ujar Siti Zuhro di Jakarta, Rabu, 10 Agustus.

Namun soliditas itu baru akan mendapati ujian ketika tiba masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Meski begitu, kata Siti Zuhro, KIB bisa menghadapi ujian itu dengan menjalin kesepakatan di internal KIB.

Diketahui, sejauh ini di antara anggota KIB, Golkar menjadi partai yang sudah terang-terang mengajukan Airlangga Hartarto sebagai capres.

"Kayaknya bisa saja disepakati capresnya dari dia, bertiga bersepakat, salah satu dari kader berarti adalah Airlangga Hartarto. Baru untuk mendongkrak diambil dari luar. Itu kan kesepakatan yang tidak bisa tanpa bumbu-bumbu, mengaitkan dengan masalah dana dan sebagainya," ungkapnya.

Menurut Siti Zuhro, terdapat beberapa partai yang mempunyai kemungkinan bergabung dengan KIB yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Hal itu terjadi jika mereka gagal membentuk koalisi untuk Pilpres 2024.

"Yang memang belum deklarasi kan 3 partai, NasDem, PKS, Demokrat. PDIP memang sendiri, solo. Jadi menurut saya mungkin itu, kita tidak tahu wajah depan dan wajah belakang. Jangan-jangan NasDem bertiga sama Demokrat dan PKS sudah ada deal begitu, cuma belum dikerucutkan. Kalaupun juga tidak terjadi, tidak ketemu komitmennya, kalaupun hijrah, mereka akan ke KIB," katanya.

Zuhro mengatakan, hubungan partai-partai tersebut relatif tidak ada resistensi sejak awal. Selain itu, penggabungan parpol ini juga didukung dengan kemiripan ideologi.

Beberapa partai tersebut juga punya induk yang sama seperti Golkar, NasDem, dan Demokrat. Meski PKS agak lain, kata Zuhro, namun PKS tercatat pernah berkoalisi dengan Demokrat dan Golkar.

"Sebetulnya NasDem dan Golkar kan satu induk, Demokrat juga. Yang tidak dengan PKS, tapi PKS kan lama juga berkoalisi dengan Demokrat dengan Golkar di era Pak SBY," jelasnya.

Di sisi lain, Zuhro menilai, publik perlu mendorong agar terjadi tiga pasangan capres-cawapres atau lebih. Hal itu berguna untuk mengindari polarisasi seperti saat Pilpres 2019.

"Nanti bergumpal lagi kita terjadi perpecahan lagi, disharmoni lagi, lalu menghalalkan segala cara lagi. Rusak kita ini. Jadi kita harus dorong jangan cuma dua pasangan calon, jangan bergerombol, lebih dari tiga paslon tidak apa-apa. Biar saja berputar dulu. Karena kita tidak terbiasa head to head, keras sekali," kata Siti Zuhro.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki semangat yang sama dalam Pemilu 2024. KIB mendorong untuk pesta demokrasi yang jujur-adil, demokratis, dan menolak politik yang mengedepankan isu primordial.

"Kami memiliki semangat yang sama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam Pileg dan Pilpres 2024. Ini adalah Pemilu yang ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia," kata Airlangga Hartarto di KPU, Rabu, 10 Agustus.

KIB, kata Airlangga, juga mendorong untuk pemilu yang dilaksanakan secara jurdil, demokratis dan tidak menggunakan isu-isu primordial yang akhirnya hanya memecah belah bangsa.

"Kita memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik. Karena dengan stabilitas politik, maka pembangunan dapat terus dilakukan. Oleh karenanya, Pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwalnya, yaitu di bulan Februari 2024," katanya.