Sempat Diundang Anies ke JIS, Ternyata Uang Operasional Ribuan Kader PKK Belum Dibayarkan

JAKARTA - Ribuan kader pengganti Dasawisma atau Pemberdayaan Kesejahtetaan Keluarga (PKK) di Jakarta ternyata belum menerima dana operasional mereka selama lebih dari enam bulan.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari. Eneng menerima laporan dari masyarakat tersebut saat menjalankan reses.

"Dawis ini banyak dilakukan re-strukturisasi atau pergantian kader, banyak dari pengganti kader ini yang belum menerima dana operasional, bahkan lebih dari 6 bulan," kata Eneng kepada wartawan, Jumat, 4 Agustus.

Salah satu laporan yang diterima adalah beberapa kader pengganti di kelurahan Kota Bambu Utara, Kembangan Selatan, Jati Pulo, Kebon Jeruk mengeluhkan bahwa dana operasional yang harusnya mereka terima sebesar Rp500 ribu per bulan belum turun juga.

Eneng mengaku miris melihat banyaknya uang operasional yang belum dibayarkan kepada kader PKK tersebut. Sebab, pada Sabtu, 16 Juli lalu, Anies mengundang puluhan ribu kader PKK untuk berkumpul di Jakarta International Stadium (JIS).

Dalam acara bertajuk Jakarta Menyapa JIS, Anies beserta sang istri, Fery Farhati menyatakan apresiasinya terhadap peran kader PKK yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga di Ibu Kota.

"Masak, Pak Gubernur bisa mengumpulkan kader Dawis ke JIS, tapi bayar dana operasional enggak bisa? Ini harus segera dituntaskan. Preseden buruk kalau sampai Pemprov DKI menahan dana kader yang hampir 100 persen perempuan," cecar Eneng.

Lebih lanjut, Eneng menyebut pihaknya sudah meminta penjelasan dari lurah setempat hingga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.

Kendala atas tunggakan dana operasional terhadap ribuan kader PKK ini disebabkan birokrasi antarinstitusi yang kurang baik, mulai dari lurah, pusdatin hingga Dinas PPAPP. Ternyata, proses update data pergantian kader hanya dilakukan dua kali per tahun atau setiap semester.

"Padahal, sekarang zamannya sudah online, masih saja menerapkan gaya lawas. Toh, kalau dihitung per semester, ini sudah bulan agustus dan dana para kader belum juga turun," ucap Eneng.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini meminta Anies dan jajarannya segera menuntaskan dan menurunkan dana operasional bagi kader dawis pengganti yang sudah lebih dari 6 bulan.

"Tidak elok kalau Pemprov DKI menunda melaksanakan kewajibannya membayar dana op bagi para kader dawis yang merupakan haknya," imbuhnya.