JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota. Hal ini dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang.
"Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali. Mengingat ini sebelum program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ini, setiap tahun, ini sebelum (tahun) 2017, setiap tahun kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500 ribu sertifikat se-Indonesia," kata Jokowi dalam dikutip dari presidenri.go.id, Selasa, 10 November.
Jokowi mengatakan, dirinya langsung membagikan sertifikat tanah karena setiap turun ke daerah selalu menerima keluhan dari masyarakat mengenai banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat. Hal itu pada akhirnya menyebabkan terjadinya banyak sengketa lahan.
Selain itu, banyak laporan yang didapat Presiden bahwa dahulu warga juga merasa enggan untuk mengurus sertifikat oleh karena prosedurnya yang rumit, berbelit, dan membutuhkan waktu yang sangat lama.
“Enggak usah ngomong ke saya, saya mengalami sendiri mengurus juga lama banget. Saya pernah mengalami sendiri. Jadi enggak usah diceritakan pun saya sudah tahu,” imbuhnya.
Dengan demikian, Presiden memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil bekerja lebih keras lagi dalam mensertifikasi tanah masyarakat.
"Sehingga saya sampaikan kepada Pak Menteri saat itu, “Pak Menteri, enggak bisa kita bekerja seperti ini. kita harus bekerja dengan target yang akan saya berikan”. Jadi, saya bekerja dengan target-target dan yang saya berikan target itu betul-betul enggak main-main, kita janjian," kata Presiden.
Jokowi kembali menegaskan sedianya Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan jajarannya untuk bekerja lebih giat lagi. Namun bukan asal-asalan. Melainkan dengan benar-benar.
"Kalau targetnya enggak tercapai hati-hati, kepala kantor di kabupaten/kota hati-hati, kanwil-nya di provinsi juga hati-hati, menterinya juga hati-hati. Saya hanya ngomong hati-hati. kita bekerja dengan target," kata Jokowi menagaskan.
BACA JUGA:
Kementerian ATR pada 2017 silam sudah melakukan percepatan dengan menerbitkan dan menyerahkan sebanyak 5,4 juta sertifikat setelah tahun-tahun sebelumnya hanya mampu menerbitkan kurang lebih 500 ribu-an sertifikat. Target dan realisasi tersebut semakin meningkat tiap tahunnya di mana pada tahun 2019 lalu tercatat sebanyak 11,2 juta sertifikat hak atas tanah telah diterima masyarakat di seluruh Indonesia.
“Tahun ini sebetulnya saya beri target 10 juta. Tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Saya yakin insyaallah ini juga bisa tercapai,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini Jokowi mengatakan, setidaknya sudah ada 2,4 sertifikat tanah yang sudah diberikan secara langsung kepada masyarakat. "Yang lain-lain dibagi Pak Menteri, ada (kepala) kanwil yang membagi, kepala kantor kabupaten/kota membagi," kata Jokowi.