Indonesia Resesi, Pemerintah Mustinya Berikan BLT Bukan Bansos

JAKARTA - Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah pertumbuhan ekonomi terkontraksi dua kuartal berturut-turut. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah diminta menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

Anggota Komisi XI Fraksi PKS Anis Byarwati meminta, pemerintah mustinya memberikan BLT dibanding dengan bantuan sosial (bansos) berupa barang di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19.

BLT dianggap lebih mampu menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing wilayah. Termasuk di warung-warung kecil. Sedangkan, Bansos menyasar pada usaha besar yang menjadi vendor kementerian.

Tak hanya itu, kata Anis, BLT juga dapat membantu masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memulai usaha. Sehingga, mereka tetap bisa bertahan di situasi sulit akibat pandemi.

"BLT saya kira baik untuk kondisi sekarang. Karena masyarakat itu membutuhkan dana langsung untuk mereka bisa berusaha. Tapi jangan sampai salah sasaran," tuturnya, dalam acara diskusi virtual bertajuk 'Efek Resesi di Tengah Pandemi', di Jakarta, Sabtu, 7 November.

Anis menegaskan, bantuan yang diberikan pemerintah harus betul-betul sampai kepada yang memang layak menerima. Selama ini, kata dia bantuan pemerintah belum tepat sasaran.

"Ada yang memang sudah menerima berkali-kali dari berbagai sumber, dan ada yang sama sekali tidak menerima. Persoalanny data dan data, itu juga kita sampaikan sehingga bisa diperbaiki," ucapnya.

Lebih lanjut, Anis menjelaskan, ekonomi nasional sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ketika konsumsi masyarakat menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 57 persen, jika konsumsi rumah tangga anjlok otomatis sektor yang lain juga terbawa.

"Pemerintah harus bisa membantu masyarakat untuk bersiap menghadapi resesi selama pandemi dan kemudian membantu mereka untuk tidak kehilangan daya belinya," tuturnya.