Alihkan Subsidi BBM Kepada Masyarakat Miskin, Ini Skemanya

JAKARTA - Pemerintah melakukan pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memastikan agar penggunaan subsidi tepat sasaran. Adapun jenis bantuan yang diberikan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang dianggarkan sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan pada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan September selama 4 bulan.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun rupiah untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan," ujar Presiden Joko WIdodo dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu 3 September.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam kesempatan yang sama menjelaskan, saat ini terdapat 20,65 juta keluarga penerima manfaat dan sudah siap disalurkan melalui PT Pos Indonesia sebanyak 18.486.756 KK.

"Pemberian ini akan kita berikan Rp150.000 4 kali namun kita berikan dalam 2 tahap jadi pertahapnya Rp300.000, kita berikan per September ini, nanti pada awal Desember kita berikan tahap kedua," ujar Risma.

Risma menambahkan, dalam perjalanannya nanti jika ada masyarakat yang merasa dirinya layak menerima bansos namun tidak terdaftar, bisa mendaftarkan dirinya dalam program sanggah di situs Kemensos.

"Kami punya situs yang namanya usul sanggah. Jadi masyarakat bisa usulkan dirinya sendiri ke dalam program usul sanggah itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Saat ini kami punya 70.000 pendamping di seluruh indonesia," kata Risma.

Risma menambahkan, Kemensos juga menyediakan command center yang bisa dihubungi 1x24 jam dalam 365 hari yang siap melayani keluhan masyarakat.

Sementara bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses bansos karena kondisi kesehatan atau kondisi wilayah geografis, Risma memastikan akan ada petugas PT Pos yang akan mendatangi rumah penerima BLT.

"Kita siapkan khusus. Misalnya seperti di Papua dengan PT Pos kita kerja sama dengan kepala suku, adat pemda dan tokoh agama kami melakukan penerbangan khusus ke sana. Bagi warga sakit, difabel tidak perlu datang ke kantor pos, PT pos akan mengantar ke rumah. Tinggal telepon saja gratis cek di usul sanggah atau telepon bisa dicek kenapa belum terima maka kami akan tindaklanjuti," pungkas Risma.