Jawab Desakan Lili Pintauli Diusut Terkait Penerimaan Tiket MotoGP, KPK: Belum Terbukti Ada Pelanggaran Etik
Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Lili Pintauli Siregar (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pengusutan dugaan gratifikasi terhadap Lili Pintauli Siregar karena menerima akomodasi dan tiket MotoGP Mandalika belum bisa dilakukan. Penyebabnya, dia keburu mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK saat sidang etik.

"Dengan tidak adanya sidang maka belum dapat dibuktikan apakah terperiksa terbukti melakukan pelanggaran etik atau tidak. Terlebih jika bicara dugaan pidananya," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Juli.

Dia juga menegaskan pengunduran diri Lili sudah sah berdasarkan aturanyang berlaku. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Pimpinan KPK.

Alasan inilah yang kemudian membuat Dewan Pengawas KPK memutuskan dugaan penerimaan yang dilakukan Lili gugur. Sebab, dia bukan lagi Insan KPK.

"Dengan pengunduran diri Pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar yang telah disetujui Presiden RI, maka statusnya bukan lagi sebagai insan komisi," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak mendorong Dewan Pengawas KPK melaporkan penerimaan fasilitas menonton MotoGP yang dilakukan mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Hal ini penting agar pengusutan dugaan gratifikasi bisa dilakukan. Desakan ini muncul dari sejumlah pegiat antikorupsi, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Dewan Pengawas harus meneruskan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum jika ada dugaan kuat adanya gratifikasi yang dianggap suap," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Juli.