3 Saksi Kasus Mardani Maming Kompak Mangkir dari Panggilan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tiga orang saksi di kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan kompak mangkir dari panggilan penyidik. Tak jelas alasan ketidakhadiran tersebut.

"Informasi yang kami terima ketiga saksi tersebut tidak hadir dan tanpa konfirmasi pada tim penyidik terkait alasan ketidakhadirannya," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Rabu.

Ada pun ketiga saksi yang mangkir tersebut adalah mantan Direktur PT Permata Abadi Raya (PAR), Wawan Surya; Komisaris PT Angsana Terminal Utama (PT ATU), Muhmmad Bahruddin; dan seorang swasta, Andy Cahyadi.

Mereka harusnya diperiksa pada Selasa, 12 Juli kemarin. Pada pemeriksaan itu, ketiga saksi harusnya menelisik perihal kasus yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming.

"KPK mengingatkan agar para saksi kooperatif untuk hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya," tegasnya.

Mardani disebut sebagai tersangka setelah dicegah ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi atas permintaan KPK. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlaltul Ulama (PBNU) itu juga telah diperiksa.

Hanya saja, setelah diperiksa dia mengaku dimintai keterangan terkait permasalahannya dengan pemilik PT Jhonlin Group Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Meski begitu, nama Maming sebenarnya pernah disebut menerima uang sebesar Rp89 miliar dalam persidangan dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang digelar di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dugaan ini disampaikan adik dari mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio, Christian Soetio. Saat itu, Christian mengaku tahu adanya aliran dana kepada eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).

Transfer uang tersebut berlangsung sejak 2014. Jumlah puluhan miliar rupiah itu, disebut sebagai jumlah yang dikutip berdasarkan laporan keuangan PT PCN.