JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan, jumlah dan penempatan calon transmigran ke lokasi transmigrasi setiap tahun masih belum ideal.
Hal itu disampaikan Direktur Penataan Persebaran Penduduk, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT Anto Pribadi usai menghadiri sosialisasi ketransmigrasian di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa 12 Juli.
"Sekarang ini rata-rata masih seribu keluarga per tahun, bahkan di bawah seribu, kurang sekali, idealnya sekitar empat ribuan keluarga," kata Anto.
Dia menyebutkan, padahal animo atau minat masyarakat di wilayah perkotaan untuk mengikuti program transmigrasi ke luar Jawa cukup tinggi.
Seperti di Kabupaten Bantul, lanjut dia, peminatnya mencapai lima ribuan keluarga, namun yang diberangkatkan pada tahun ini sejumlah 15 keluarga.
"Di sini saja saya dengar 5.000 keluarga animonya, cuma faktor penganggarannya, kemudian kalau saya melihat transmigrasi ini harusnya komitmen bersama, karena kalau jaman dulu menjadi gerakan transmigrasi," tuturnya disitat Antara.
Dia menuturkan, pernah menggambarkan jika Indonesia tanpa transmigrasi, maka akan terjadi ketimpangan pada berbagai sektor, sehingga semestinya program transmigrasi bisa menjadi prioritas nasional.
"Indonesia tanpa transmigrasi, pasti ada sektor-sektor yang pincang, diantaranya ketahanan pangan, kemudian masalah kesehatan, darurat kependudukan. Kalau saya hanya bisa menyampaikan kenapa itu tidak menjadi prioritas nasional, padahal itu salah satu 'obat' untuk menanggulangi darurat kependudukan," tuturnya.
Dia mengatakan, apalagi di setiap daerah di Jawa termasuk di Kabupaten Bantul, setiap tahun mengalami alih fungsi menjadi perumahan, bangunan usaha yang berdampak pada penambahan jumlah penduduk, sehingga jika tidak diikuti dengan transmigrasi, bisa berdampak pada ketahanan pangan.
"Karena itu perlu digelorakan lagi transmigrasi ini, dan ini pemerintah tidak bisa sendiri, harus bersama-sama, agar Indonesia ini akan pincang, berdampak pada ketahanan pangan," imbuhnya.
BACA JUGA:
Anto menambahkan, Pulau Jawa yang luasnya sekitar 128 ribu km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa, sementara dia mengambil contoh di Kalimantan Timur yang menjadi lokasi Ibu Kota Nasional (IKN) luasnya sekitar 129 ribu km persegi, namun penduduknya kurang dari empat juta jiwa.
"Ini kan tidak masuk akal, makanya Indonesia kalau mengendalikan darurat kependudukan hanya ada dua, transmigrasi dan keluarga berencana, kalau itu mau dijadikan prioritas nasional, selesai," tandasnya.
