Target 233 Proyek Strategis Nasional dari Jokowi Dinilai Mustahil Terpenuhi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengevaluasi kembali target Proyek Strategis Nasional (PSN). Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, di tengah situasi sulit saat ini, 233 proyek yang ditargetkan rampung pada 2024 mustahil dapat terpenuhi.

Head of Center of Food, Energy dan Sustainable Development INDEF, Abra Talattov mengatakan, berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) realisasi PSN harus menjadi sorotan. Sebab, sampai akhir tahun 2019 realisasinya belum mencapai 50 persen atau 39,5 persen. Artinya, dari 233 proyek baru 92 proyek yang selesai dikerjakan.

"Ini akan menjadi risiko besar bahwa ambisi untuk menyelesaikan PSN 233 sampai 2024 rasanya sulit atau bahkan mustahil untuk dicapai," tuturnya, dalam diskusi virtual, Senin, 2 November.

Abra memgatakan, masih sedikitnya proyek yang selesai itu berdampak juga pada nilai investasinya. Bahkan, nilai investasi PSN baru terealisasi 11,17 persen atau Rp467,4 triliun dari target Rp4.183 triliun. Atas dasar itu, ia pesimistis target itu bisa tercapai di 2024.

"Bisa bayangkan investasinya 5 tahun lalu baru sekitar 11 persen. Apakah mungkin mengejar investasi yang total kebutuhannya Rp4.183 triliun dalam 4 tahun mendatang? Di saat kondisi ekonomi saat ini sedang sakit sekali. Baik dari sisi APBN maupun swasta, BUMN di tengah COVID-19," ucapnya.

Menurut Abra, pemerintah bisa merevisi kembali target tersebut karena bakal sulit dicapai. Apalagi, pemerintah juga sudah biasa merevisi target PSN seperti mulanya ada 225 proyek berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Lalu direvisi berdasarkan Perpres nomor 58 tahun 2017 menjadi 245 proyek, dan berubah menjadi 223 proyek setelah adanya Perpres 56 tahun 2018.

Lebih lanjut, Abra berujar, jika proyek tersebut banyak yang tidak selesai, maka akan menjadi beban untuk pemerintahan setelah Presiden Jokowi. Sehingga, harus ditemukan jalan keluar dalam merealisasikannya.

"Ketika pemerintah merasa proyek-proyek itu semakin tidak realitis untuk dikebut, mestinya pemerintah juga bisa melakukan refocusing atau evaluasi. Karena ini akan menjadi agenda pemerintah Presiden Jokowi 2 periode ini. Jangan sampai gagal atau belum selesainya proyek ini menjadi beban pemerintah mendatang," ucapnya.