JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan tidak ada target angka, terkait dengan janjinya secara substansial untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan negara itu.
PM Kishida diketahui telah berjanji untuk memperkuat pertahanan secara fundamental dalam lima tahun, di tengah invasi Rusia ke Ukraina dan situasi yang semakin tegang di Asia dengan uji coba rudal dari Korea Utara, serta China yang lebih tegas
Masalah ini diharapkan menjadi fokus perhatian publik menjelang pemilihan majelis tinggi parlemen Jepang yang kurang kuat pada 10 Juli. Kampanye untuk ini direncanakan dimulai pada Rabu esok.
Ditanya pada debat para pemimpin partai politik berapa banyak dia berencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan Jepang, serta bagaimana dia akan membiayai kenaikan itu, Kishida mengatakan tidak ada target angka. Dan, masalah itu tidak muncul dalam diskusi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bulan lalu.
"Kami tidak pernah berbicara dengan target angka dalam pikiran kami (pada pertemuan puncak). Apa yang saya usulkan adalah untuk membangun kemampuan pertahanan yang diperlukan dalam lima tahun, sambil tetap mencermati apa yang terjadi di negara lain," terang PM Kishida seperti melansir Reuters 21 Juni.
"Saat kami bersiap untuk memperoleh apa yang diperlukan, akan menjadi jelas seberapa besar anggaran (pertahanan) yang kami butuhkan, dan kemudian, tergantung pada ukuran anggaran, kami perlu memikirkan bagaimana membiayainya," paparnya.
Untuk diketahui, pelemahan yen dalam beberapa pekan terakhir ke posisi terendah 20 tahun terhadap dolar, meningkatkan biaya barang impor, akan memberikan tekanan pada biaya pengadaan pertahanan.
BACA JUGA:
Meskipun Partai Demokrat Liberal yang berkuasa diharapkan berhasil dalam pemilihan, survei opini publik baru-baru ini menunjukkan dukungan Kishida merayap lebih rendah, dengan sebagian besar pemilih sangat tidak senang dengan kenaikan harga.
Karena tidak ada pemilihan nasional lebih lanjut yang perlu diadakan selama tiga tahun ke depan, kemenangan substansial bagi LDP akan membebaskan PM Kishida untuk menangani masalah kebijakan, mulai dari pelemahan yen hingga merevisi konstitusi yang menolak perang.
Terkait
