JAKARTA - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menilai partai lain akan mengekor Golkar, PAN dan PPP membentuk poros tandingan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Pasalnya partai kini mulai sadar koalisi yang dibentuk lebih dini, jauh sebelum pendaftaran calon presiden resmi dibuka pada 19 Oktober 2023, akan sangat strategis menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan Arya setelah memaparkan adanya kecenderungan berbeda dalam Pilpres 2024 dengan kontestasi yang pernah terjadi di Indonesia. CSIS menyimpulkan perbedaan itu terdiri dari tiga tren.
Adapun tren pertama, yaitu partai-partai akan terdorong membuat koalisi lebih awal mengingat banyak kandidat yang berpotensi dicalonkan partai politik.
"Jadi parpol punya banyak pilihan untuk mencalonkan, kira-kira siapa yang akan mereka dukung dalam kontestasi pilpres mendatang," ujar Arya dalam diskusi bertajuk "Manuver Koalisi Partai Menjelang Pemilu Presiden: Motivasi dan Resiliensi" secara daring, Rabu 8 Juni.
Kedua, lanjut dia, CSIS memprediksi faktor penting dalam mempengaruhi peta koalisi ke depan terdapat pada pandangan pimpinan atau elit partai. Hal ini jelas berbeda dengan pilpres sebelumnya, dimana faktor kandidat menjadi penting.
BACA JUGA:
Ketiga, soliditas koalisi diprediksi dinasmis, bisa berubah tergantung hasil pemilihan legislatif. "Koalisi dini juga soliditasnya akan bergantung pada hasil pileg (pemilihan legislatif) karena akan mempengaruhi juga bagaimana peta pencalonan pada pilkada mendatang," katanya.
Dari tiga tren yang disampaikan Arya, didasari dari banyaknya kandidat yang berpotensi bisa dicalonkan parpol. Baik kandidat yang berada pada lapis pertama, kedua, maupun ketiga.
Maka dari itu Arya menilai koalisi yang dibentuk lebih awal menjadi sangat strategis. Setidaknya saat ini baru satu koalisi yang terbentuk, yaitu KIB.
Dalam waktu dekat, Arya memperkirakan koalisi lain akan muncul. CSIS memprediksi terbentuknya koalisi baru setelah KIB berasal dari partai menengah. "NasDem salah satunya, mungkin juga PDIP," imbuhnya.
Terkait
