Refleksi Puan Maharani di Hari Lahir Pancasila: Memuliakan Manusia di Tengah Wabah dan Konflik Geopolitik
Ketua DPR RI Puan Maharani (DPR RI)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani merefleksikan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni sebagai perjuangan untuk memuliakan manusia dan mewujudkan perdamaian dunia di tengah pandemi COVID-19. Terlebih, kata Puan, wabah belum hilang sepenuhnya dan ditambah lagi dengan konflik geopolitik yang tengah melanda.

“Pandemi dan perang sama-sama memakan korban bernama manusia. Karenanya, refleksi atas kemanusiaan yang adil beradab di Hari Lahir Pancasila ini menjadi sangat relevan,” ujar Puan dalam keterangannya, Rabu, 1 Juni.

Puan lantas mengenang bagaimana prinsip filosofis internasionalisme atau perikemanusiaan yang menjadi roh dalam Sila kedua Pancasila, diformulasikan dengan jelas oleh Presiden pertama RI, Soekarno, dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945.

“Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah idealisasi perjuangan untuk memuliakan hak-hak asasi manusia, sekaligus ikut memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia,” katanya.

Selain itu, lanjut Puan, prinsip tersebut juga dicetus Bung Karno agar Indonesia tidak menganut nasionalisme yang chauvinis, tetapi menjadi bangsa yang mewujudkan persaudaraan dunia. Di sisi lain, kata dia, internasionalisme yang dicetuskan Bung Karno juga bukanlah kosmopolitanisme (anti-kebangsaan).

“Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme,” jelas Puan mengutip ucapan Sang Proklamator pada 77 tahun lalu.

Puan pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bisa mewujudkan perjuangan memuliakan manusia. Menurutnya, perjuangan DPR RI dalam mengesahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), adalah bagian dari pembumian kemanusiaan yang adil beradab.

“Bahwa dengan tugas konstitusionalnya menyusun undang-undang, DPR ingin memuliakan, melindungi harkat dan martabat manusia, tak terkecuali perempuan, agar kekerasan seksual bisa dicegah dan ditindak secara progesif sehingga memberikan keadilan bagi korban,” terang mantan Menko PMK itu.

Puan menyatakan, perjuangan untuk memuliakan manusia ini juga tidak akan berhenti dilakukan DPR lewat produk-produk legislasi yang akan dihasilkan. Misalnya, melalui RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang tengah dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR.

“Kami ingin negara hadir untuk menyejahterakan ibu dan anak, sejak di dalam kandungan, kelahiran dan pasca-kelahiran. Semua ini demi memajukan dan memuliakan manusia,” pungkasnya.