Zulhas Ajak Ketua KPK Firli Bahuri Dorong Penghapusan Aturan Presidential Threshold 20 Persen

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut presidential threshold (PT) 20 persen memberatkan. Dia berharap semua pihak, termasuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli bisa mendorong saran peniadaan ambang batas tersebut.

Hal ini disampaikannya setelah mengikuti kegiatan pencegahan korupsi di KPK bertajuk Politik Cerdas dan Berintegritas di gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari ini, Rabu, 25 Mei.

"UU yang mengatur Pilkada 20 persen, semua 20 persen itu menjadikan kita transaksional. Itu enggak bagus. Tadi saya sampaikan, 'pak ketua, tolong KPK juga mendorong' karena ini tanggung jawab kita bersama agar syarat-sayarat itu ditiadakan," kata Zulhas kepada wartawan.

"Karena kita ini demokrasi," imbuhnya.

Ada beberapa saran lain yang juga disampaikan Zulkifli pada Firli termasuk untuk mendorong pembiayaan saksi ketika pemilihan umum (pemilu).

"Dua yang memberatkan partai politik itu kan saksi. Nah, kami terima kasih sebetulnya sudah diusulkan KPK dulu, saksi dibiayai negara," tegasnya.

Selanjutnya, PAN juga mendesak agar kampanye tak perlu lama-lama. Dia mengatakan, dua minggu kampanye sebetulnya cukup asalkan dibiayai pemerintah.

"Kampanye itu jangan lama-lama ngapain kampanye itu sampai lima bulan. Cukup dua minggu tapi dibiayai pemerintah, tvnya, iklannya, gitu ya," ujar Zulhas.

KPK hari ini menggelar pembekalan terhadap PAN di gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari executive briefing terhadap 20 pimpinan partai politik pada 18 Mei 2022. Acara ini dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Dalam momen itu, Firli Bahuri yang hadir memberikan ceramah tentang tindak pidana korupsi dan pembangunan integritas partai politik dalam acara nanti. Ceramah itu diharap bisa menimbulkan kesadaran politik agar penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) menjadi bersih dan bebas dari tindakan korupsi.

"Selain itu juga akan ada sesi dialog membahas upaya dan inisiatif strategis, capaian, tantangan dan kendala yang dihadapi parpol dalam pemberantasan korupsi serta upaya pembangunan budaya politik berintegritas," tutur Ipi.