JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada dibelakang pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Ngabalin menegaskan, Jokowi tidak membekingi koalisi yang digagas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Tidak ada (bekingan)," ujar Ngabalin kepada wartawan, Senin, 23 Mei.
Justru, kata Ngabalin, Presiden Jokowi saat ini tengah berkonsentrasi dan fokus membenahi masalah-masalah yang belum selesai. Terutama, Pandemi COVID-19 dan agenda-agenda strategis nasional.
"Konsentrasi kerja presiden tetap pada penyelesaian program-program strategis nasional dua tahun terakhir," tegasnya.
Menurut Ngabalin, para ketua umum partai politik punya wewenanag untuk menjajaki koalisi. Khususnya ketum Partai Golkar, PPP, dan PAN.
"Bahwa ketua-ketua umum partai kemudian memainkan peran-peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, it's okay itu partai politik punya kewenangan," katanya.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mempertanyakan, apakah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat 'arahan' dari pihak istana untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.
BACA JUGA:
Founder KedaiKOPI itu mengatakan, pertanyaan itu cukup beralasan karena Golkar, PAN, dan PPP adalah partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Pertanyaanya besar adalah, apakah ada arahan dari istana? Karena tiga-tiganya partai politik koalisi pemerintah. Satu di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana," ujar Hendri dalam Polemik Trijaya 'Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024', Sabtu, 14 Mei.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #mooryati soedibyoPopuler
Terkait
